Focus Group Discussion Penguatan Strategi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
admin 3
Pacu peningkatan kualitas pelayanan publik, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) penguatan strategi pemberdayaan partisipasi masyarakat berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Mangoenkoesoemo pada Senin (23/6) tersebut sekaligus mengevaluasi kebijakan pelaksanaan SKM yang sebelumnya dilakukan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Wonosobo dengan melibatkan 97 Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) sebagai lokasi fokus (lokus) evaluasi.
Setidaknya terdapat tiga unsur utama sebagai poros pemberdayaan partisipasi masyarakat yang terdiri dari SKM, Lapor! atau pengaduan masyarakat dan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang menjadi saluran partisipasi publik dalam pembangunan yang diprakarsai oleh Pemerintah. Jika dahulu masyarakat hanya menjadi objek dalam pelayanan, paradigma tersebut kini telah berganti dimana masyarakat sebagai subjek dalam pelayanan dapat berperan serta bersama pemerintah untuk merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi setiap proses kebijakan pelayanan.
Tentu upaya tersebut memerlukan sinergitas dari berbagai pihak yang memiliki peranan kunci untuk mewujudkan pemberdayaan partisipasi masyarakat, "untuk berpartisipasi, terdapat tiga tingkatan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap individu antara lain tahu bahwa terdapat kanal partisipasi yang disediakan, kemudian memiliki kesadaran untuk mau berpartisipasi dan tidak kalah penting mampu untuk menggunakan kanal partisipasi tersebut" tegas Zulfa Akhsan Alim K., S.STP., M.Si. selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Dalam FGD juga dibahas bahwa ketiga unsur kebijakan partisipasi masyarakat yakni SKM, Lapor dan FKP perlu diintegrasikan dalam sistem informasi yang dapat saling terhubung pemanfaatannya sehingga mampu mendorong kualitas kebijakan publik yang didasarkan pada data hasil partisipasi guna menyelaraskan kebutuhan masyarakat terhadap kemampuan Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah yang bertindak sebagai moderator FGD menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan SKM perlu membentuk tim kerja lintas Perangkat Daerah antara lain Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah serta Inspektorat Daerah, Bappeda, BKD, Diskominfo dan Dinkes. Sejalan dengan pernyataan tersebut Dwi Saraswati, S.STP., M.Si. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai salah satu peserta FGD mengusulkan pentingnya pengujian kualitas data hasil survei dengan parameter yang jelas "SKM tidak hanya melihat IKM sebagai hasil akhirnya, melainkan kualitas pelaksanaan pengumpulan data survei untuk mendapatkan IKM juga perlu dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan". (bim)
-
Tags
- Organisasi
