Informasi Setiap Saat Bag PBJ

Tentang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan JasaNugroho Seto, S.Sos.
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan JasaTri Achmad Romadon, S.A.B.
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara ElektronikChristiana Triana Nursanti, S.E.
Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan JasaPriyono, S.IP., M.Si.

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

  1. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa;
  2. melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa;
  3. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa;
  4. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  5. melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;
  6. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
  7. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
  8. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  2. melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
  3. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
  4. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  5. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  6. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  7. mengelola informasi kontrak; dan
  8. mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan.

Sub Bagian Pengadaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan barang dan jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa;
  3. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  4. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  5. melaksanakan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  6. melaksanakan pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  7. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  8. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  9. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  10. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah dan desa;
  11. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
  12. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

CONTACT

Instagram: bagianpbjwonosobo