Bagian

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Selomerto

Upaya untuk menggempur rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo terus dilakukan Pemkab Wonosobo melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo bersama Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang dengan mengadakan kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bagi masyarakat pedagang dan konsumen rokok Kecamatan Selomerto di Aula Kecamatan Selomerto, Selasa 12 Oktober 2021. Sosialisasi yang dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Acara di buka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, SKM, M.Kes , mewakili Wakil Bupati Wonosobo. Dalam sambutan Wakil Bupati yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik.

Sementara itu Kepala Bagian Perekonoian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo Dra. Siti Nuryanah, M.Si, dalam laporannya mengatakan acara ini diikuti oleh 120  peserta perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Wonosobo,

Dra. Siti Nuryanah, M.Si menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai ilegal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal kepada Masyarakat Kecamatan Selomerto.

Dengan adanya Sosialisasi tersebut hasil yang diharapkan adalah

  1. Masyarakat pedagang dan konsumen mengerti dan memahami tentang cukai dan dapat membedakan antara pita cukai asli dan pita cukai palsu, sehingga peredaran barang kena cukai ilegal utamanya peraderan rokok ilegal di Kecamatan Selomerto dapat ditekan.
  2. Mengurangi peredaran rokok ilegal sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sumber cukai, dengan demikian DBHCHT yang dibagikan kepada Daerah penghasil juga meningkat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
  3. Menghindari pelanggaran hukum bagi masyarakat pedagang dan konsumen.

Narasumber pada kegiatan sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, yakni Bimo Adi Saputro dan Burhan Arifin menjelaskan Materi antara lain tentang pengertian cukai, jenis-jenis Barang Kena Cukai (BKC), pelunasan dan pembayaran cukai, analisis pelanggaran cukai beserta modusnya yang marak terjadi di masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula tentang identifikasi pita cukai melalui kasat mata atau beberapa alat seperti kaca pembesar dan lampu UV. Melalui acara ini, diharapkan para peserta bisa memahami aturan cukai serta dapat menyampaikan pengetahuan yang didapat selama sosialisasi kepada masyarakat lainnya, sehingga tujuan pengenaan cukai, mengawasi atau membatasi penggunaan barang tertentu dapat tercapai.

Penerimaan Kunjungan Kerja dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Semarang

Bagian Kesejahteraan Rakyat menerima kunjungan kerja dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Oktober 2021 di Ruang Transit, Setda Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini bertujuan untuk sharing implementasi program kerja yang telah dilaksanakan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Mengingat saat ini Bagian Kesejahteraan Rakyat lebih berfokus pada fungsi koordinatif meskipun tetap bertugas secara teknis yang dilakukan oleh Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu adanya diskusi bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten lainnya untuk meningkatkan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan kunjungan kerja dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Semarang ini disambut oleh Staff Ahli Bupati dan Assisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah. Dalam kunjungan ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo berbagi informasi mengenai program kerja yang berlangsung. Diskusi ini diikuti para kasubag dan staff Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Empat Desa Di Wadaslintang Terima Sertifikat Program PTSL

Sebanyak empat Desa di wilayah Kecamatan Wadaslintang terima sertifikat hak atas tanah program Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021. Keempat Desa itu adalah Desa Trimulyo, Somogede, Tirip dan Besuki, dimana sertifikat diserahkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo dalam kunjungannya ke desa desa tersebut, Senin (11/10).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wabup, bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, dari BPN Wonosobo, Camat dan Muspika Wadaslintang, selain untuk menyerahkan Sertifikat program PTSL juga untuk melihat secara langsung kondisi masyarakatnya, terkait infrastruktur, kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid 19 ini, dan memberikan bantuan beras kepada masyarakat terdampak Covid 19 di empat desa, serta untuk meresmikan program DAK Sanitasi di Desa Somogede dan Desa Tirip.
Di setiap desa, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag, menyampaikan selamat kepada penerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya sertifikat tanah ini, pemilik tanah telah memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sah, sehingga diharapkan dimasa depan tidak ada lagi sengketa atas kepemilikan tanah. Kepemilikan sertifikat juga berimplikasi terhadap naiknya nilai ekonomi atas tanah yang dimiliki. Mudah-mudahan dengan adanya sertifikat kepemilikan tanah, kualitas dan taraf hidup masyarakat juga dapat meningkat, seiring dengan dilakukannya pemanfaatan atas tanah yang dimiliki.


“Kepada warga penerima sertifikat PTSL untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah dengan kegiatan yang produktif, seperti untuk pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya,” ungkap Bupati.
Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan turut meningkat, seiring dengan dimilikinya sertifikat tanah resmi. Berdayakan seluruh potensi yang ada di desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Potensi inilah yang harus digali bersama, oleh masyarakat dan Perangkat desa, sehingga mampu menjadi langkah kemajuan bagi kesejahteraan desa. Hindari melakukan kegiatan yang kontra produktif atau bahkan konsumtif dengan memanfaatkan sertifikat tanah.
“Pergunakanlah sertifikat tanah ini dengan bijak, sehingga peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi pun terbuka lebar selama masa kepemilikan aset. Oleh karena itu, meskipun keberadaan sertifikat tanah menjadi salah satu akses untuk mendapatkan agunan perbankan, saya berpesan kepada Bapak-Ibu untuk tidak menjadikan ini sebagai pilihan utama. Petakan kembali manfaat yang dapat digali dengan adanya kepemilikan tanah ini, sehingga aset dapat digunakan sebagai sumber penghidupan jangka panjang bagi Bapak-Ibu sekalian,” jelas Afif.


Pada kesempatan itu Bupati juga menyampaikan kepada para Kepala Desa dan masyarakat untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, dimanapun dan kapanpun. “Kepala Desa sebagai pimpinan di desa untuk selalu menjadi contoh bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, selalu gunakan masker. Dan untuk program vaksinasi, kepala desa dan masyarakat untuk selalu aktif mencari informasi tentang vaksinasi. Karena dengan vaksinasi akan menciptakan kekebalan masyarakat, sehingga pandemi covid ini akan segera berlalu. Utamakan lansia dalam dalam program vaksinasi ini, karena lansia adalah kelompok rentan,” pungkas Afif Nurhidayat.
Senada, Wakil Bupati Wonosobo, Drs. Muhammad Albar, MM, juga menyampaikan pentingnya sertifikat hak atas tanah, karena masyarakat membutuhkan keamanan atas asetnya berupa sertifikat.
Terkait soal DAK sanitasi, Wabup juga menyampaikan bahwa sanitasi merupakan unsur penting bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu sanitasi yang baik akan ikut menentukan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Program DAK Saniatasi adalah salah satu program pembangunan sanitasi yang diimplementasikan langsung kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat yang didanai APBN bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tujuan untuk membantu mendanai pembangunan sanitasi sesuai prioritas Nasional dan masyarakatlah yang menjadi kunci utama pembangunan sanitasi, melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan. mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan tahap pengelolaan dan pemeliharaan.


“Sejalan dengan peresmian program DAK Sanitasi di desa Somogede dan Tirip wadaslintang ini, serta dengan diterimanya sertifikat hak atas tanah program PTSL, semoga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wabup.
“Selain itu sanitasi juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah. Oleh karena itu sanitasi dan jambanisasi akan terus digenjot oleh pemerintah daerah, agar Wonosobo tidak menjadi kabupaten termiskin lagi,” pungkas Muhammad Albar.
Pada kesempatan itu dibagikan sertifikat hak atas tanah program PTSL kepada Desa Trimulyo sebanyak 331 sertifikat, Desa Somogede sebanyak 500 sertifikat dari 1213 sertifikat yang sudah terdaftar, Desa Tirip sebanyak 1098 sertifikat dan Desa Besuki sebanyak 892 sertifikat.

OPD Diharapkan Untuk Menguatkan Pengawasan Internal

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., menekankan kepada OPD untuk menguatkan pengawasan internal/ Internal Quality Assurance, dalam rangka disiplin pegawai. Demikian ditegaskan Sekda saat membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di ruang Mangoenkoeseomo Setda, senin (11/10/2021).

Lebih lanjut Sekda menegaskan bahwa ada hubungan yang sejalan antara disiplin, kinerja dan pelayanan publik secara holistik, yang mengisyaratkan bahwa nilai budaya disiplin kerja akan mewarnai perilaku pegawai, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.


Maka dari itu penerapan disiplin pegawai yang tinggi dalam upaya pencapaian tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Yang didalamnya mengisyaratkan perlu adanya Internal Quality Assurance tiap Organisasi Perangkat Daerah, mengingat organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya, apabila tiap individu yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan, sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi potensi yang menguntungkan organisasi.


Melalui disiplin pula menurut Sekda, dapat menjaga dan menjamin kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu pemerintahan yang bersih serta bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi pemerintahan, termasuk didalamnya peningkatan kualitas pengambilan kebijakan.

“Tentunya apa yang sedang dan akan terus kita wujudkan terkait kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil selaras dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dalam rangka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia,” tegas Sekda.

SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI BAGI MASYARAKAT PEDAGANG DAN KONSUMEN ROKOK

Senin (11/10), sosialisasi terkait ketentuan dibidang cukai digelar oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Setda). Sosialisasi ini merupakan awal dari rangkaian sosialisasi sejenis yang akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Kali ini Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menargetkan masyarakat pedagang dan konsumen rokok di Kecamatan Wonosobo, sebagai peserta dari sosialisasi ini.

Acara dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Retno Eko Syafariati N, S.Sos., M.M., mewakili Bupati Wonosobo. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Staf Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu Retno berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Dra. Siti Nuryanah, M.Si, dalam laporannya mengatakan acara ini diikuti oleh 120  peserta perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Wonosobo. Dirinya menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau. Sehingga diharapkan masyarakat dapat membedakan pita cukai legal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal ditengah masyarakat Kecamatan Wonosobo.

Sosialisasi ini diharapkan membangun pengertian dan pemahaman masyarakat pedagang dan konsumen terkait cukai, sehingga mampu membedakan antara pita cukai asli dan pita cukai palsu, dan diharapkan dapat bermuara kepada dapat ditekannya peredaran barang kena cukai ilegal, utamanya peraderan rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, diharapkan pula sosialisasi ini dapat mengurangi peredaran rokok ilegal sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sumber cukai, dengan demikian DBHCHT yang dibagikan kepada Daerah penghasil juga meningkat dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Terakhir, sosialisasi diharapkan dapat menghindarkan pelanggaran hukum bagi masyarakat pedagang dan konsumen.

Narasumber dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Siswanto, menjelaskan materi antara lain tentang pengertian cukai, jenis-jenis Barang Kena Cukai (BKC), pelunasan dan pembayaran cukai, analisis pelanggaran cukai beserta modusnya yang marak terjadi di masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula tentang identifikasi pita cukai melalui kasat mata atau beberapa alat seperti kaca pembesar dan lampu UV. Melalui acara ini, diharapkan para peserta bisa memahami aturan cukai serta dapat menyampaikan pengetahuan yang didapat selama sosialisasi kepada masyarakat lainnya, sehingga tujuan pengenaan cukai, mengawasi atau membatasi penggunaan barang tertentu dapat tercapai.

Penguatan Permodalan melalui KUR bagi UMKM dan Pelaku Usaha Lainnya

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda menyelenggarakan Sosialisasi KUR pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021. Kegiatan Sosialisasi KUR dilakukan untuk memberikan informasi terkait Program KUR dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada seluruh stakeholder KUR, yaitu OPD Teknis dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Serta mensosialisasikan skema program Kredit Usaha Rakyat, yaitu penurunan suku bunga KUR pada tahun 2021 menjadi 6% efektif per tahun.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dan sebagai peserta adalah stakeholder KUR yaitu OPD teknis dan masyarakat pelaku usaha Kabupaten Wonosobo.

KUR merupakan salah satu progam Pemerintah yang memberi kemudahan bagi Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah untuk memperkuat usahanya melalui akses pembiayaan serta investasi, yang ditujukan untuk usaha produktif dan layak dalam berbagai sektor. Realisasi Di Provinsi Jawa tengah sampai dengan 5 Oktober 2021 sebesar akad 37,61 triliun dengan jumah debitur 1.167.010 sedangkan di Kabupaten Wonosobo sendiri, realisasi KUR sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2021 sebesar 803,24 miyar dengan jumah debitur 23.629, Terkait dengan hal tersebut, diharapkan agar sinergi ini terus diperkuat, sehingga penyaluran KUR bisa optimal di masyarakat.

Utusan Wonosobo Untuk Kafilah Jateng Pada STQ XXVI

Utusan Kabupaten Wonosobo untuk kafilah Jawa Tengah pada Seleksi Tilawatil Qur,an (STQ) Nasional ke XXVI tahun 2021, pamit dan mohon doa restu kepada Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag. bertempat di Pendopo Bupati, Jum’at (8/10).
Utusan Wonosobo, atas nama Nahjah Failusufa Albab, mewakili kafilah Jawa Tengah pada Cabang Tilawah golongan Anak-Anak Putri pada STQ Nasional Ke XXVI Tahun 2021 di Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara, 16-25 Oktober 2021.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag, pada kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat berlomba kepada Nahjah, yang merupakan siswa siswi terpilih dan sebagai duta yang akan membawa nama baik Wonosobo dan Jawa Tengah di tingkat Nasional.


Afif juga menyampaikan kepada kalifah dari Wonosobo agar benar-benar melaksaanakan amanah yang mulia ini, dibarengi dengan semangat yang tinggi serta dijiwai dengan niat ibadah, dalam arti mengajak masyarakat untuk mencintai, memahami dan mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Qur’an.
“Selain untuk meraih prestasi, yang terpenting adalah bagaimana menggerakan gairah umat Islam untuk lebih giat lagi dalam pembangunan yang didasari nilai-nilai luhur Al-qur’an, serta mengaplikasikan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan kita sehari-hari,” ungkap Bupati.
“STQ ini hanya sebagai salah satu sarana, tetapi inti dari itu bagaimana Al Quran bisa membumi, bisa menjiwai, dan akhirnya bisa memberikan berkah, kemanfaatan bagi kita semua. Ini selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, Wonosobo yang agamis dan religius,” pungkas Afif Nurhidayat.


Sementara pada kesempatan itu, Kepala Bagian Kesra Setda kabupaten Wonosobo, Jaelan Sulat, saat mendampingi Bupati, juga menyampaikan bahwa pemerintah selalu mendorong munculnya potensi potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo. “proses pembinaan dan proses seleksi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Wonosobo, sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik. Seperti apa yang kita laksanakan hari ini, mengutus kafilah yang mewakili Wonosobo untuk Jawa Tengah tidak muncul begitu saja, tetapi itu merupakan proses dari pembinaan dan seleksi yang sudah dilaksanakan,” ungkap jaelan.
“Selain itu kita juga punya Lembaga Pendidikan Taman Al Qur’an (LPTQ), dimana melalui Badan Koordinasinya bisa mencetak generasi generasi yang handal dalam membaca Al Qur’an. Dan semoga kedepan kita bisa lebih banyak lagi mengirimkan wakil wakil Wonosobo di ajang lomba keagamaan, melalui seleksi seleksi dan kompetisi kompetisi. Dimana sekarang ini kita sedang terkendala dengan pandemi covid 19. Dengan Vaksinasi yang terus digencarkan dan dengan kondisi yang semakin membaik ini kita bisa melaksanakan itu semua dengan tatanan kenormalan yang baru,” pungkas Jaelan Sulat.

Rakor Lurah se-Kabupaten Wonosobo

Dalam rangka meningkatkan kesepahaman atas visi-misi dan program prioritas Bupati Wonosobo, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Rakor Lurah se-Kabupaten Wonosobo pada Selasa (5/10) di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Rakor ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang ada di kelurahan, sehingga perlu adanya kesempatan untuk duduk bersama dengan beberapa Perangkat Daerah terkait untuk mencari solusi bersama. Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo beserta Sekda, Asisten Pemerintahan & Kesra, DPUPR, Bappeda, BPPKAD, BKD, Inspektorat, Dinkes, Disdukcapil, Bagian PBJ, Dinsos PMD. Selain visi-misi dan program prioritas daerah, rapat juga membahas kondisi sumber daya manusia di kelurahan, penyerapan anggaran yang masih rendah, serta permasalahan PBB.

Informasi juga dapat dilihat di :

https://www.instagram.com/p/CUq8skIlcuA/?utm_medium=copy_link