Informasi Berkala Bag Perekonomian

Rapat Pembahasan Sampah di Kabupaten Wonosobo

Penyelenggaraan rapat dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo yang belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal. Rapat diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Bappeda, BPPKAD, Dinsospermades, Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda, Bagian Perekonomian SDA.

Sampah merupakan material sisa yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, meskipun mempunyai nilai ekonomis, dalam hal ini peluang untuk diolah menjadi sampah organik ataupun didaur ulang untuk sampah anorganik.  Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo, hingga saat ini masih menjadi permasalahan klasik.

Terdapat beberapa faktor penyebab, antara lain  tingginya volume sampah yang dibuang ke TPA (rata-rata 70 sd 120 ton/hari), TPA yang sudah overload, dan keterbatasan sarpras pengangkut sampah. Hal ini ditambah dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanganan sampah dan menjaga kualitas lingkungan yang masih rendah. Jika masalah sampah terus dibiarkan, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Wonosobo, ucap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Wonosobo JUNAEDI, SKM, M.Kes, saat membuka Rapat tersebut tersebut pada hari Rabu (25 Mei 2022).

Pengelolaan persampahan suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya dan implementasinya dengan pelibatan masyarakat, termasuk mendorong penanganan sampah dari Desa/Kelurahan dapat diselesaikan di wilayah tersebut, sehingga tidak perlu dikirim ke TPA Wonorejo.

Sumber dana : APBD

Informasi ini juga dapat dilihat di :

https://www.instagram.com/p/CeLRuJVJp8U/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Wonosobo Terima Gelontoran 2 Ribu Liter Minyak Goreng

Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng Nasional sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang dihadapi Pemerintah. Terkait hal itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi pasar tahap 2 di Kabupaten Wonosobo. Dengan menggelontorkan dua ribu liter minyak goreng, yang diberikan kepada para pelaku UMKM.

Secara simbolis minyak goreng di serahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng Arif Sambodo kepada Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat yang kemudian diteruskan kepada perwakilan pelaku UMKM. Penyerahan dilakukan di pendopo Bupati belakang, selasa sore (22/2), dihadiri Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Wonosobo Ika Gunadi, Asisten Ekonomi Pembangunan Junaedi, Tim pengendali inflasi Daerah, Kepala Dinas Perdagangan UKM Bagiyo Sarastono, Kabag Perekonomian Setda Khristiana Dhewi serta pimpinan perangkat daerah terkait. Juga para pelaku usaha mikro.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng mengatakan permasalahan minyak goreng ini merupakan isu Nasional yang perlu langkah-langkah tepat dan tegas, dalam arti tepat kebijakanya dan tegas terhadap kemungkinan adanya penyelewengan dalam distribusi. “Ini memang suatu isu Nasional, yang nampaknya perlu langkah-langkah tepat dan langkah tegas, dalam artian tepat itu kebijakan yang turun, tegas ketika ada bias-bias kemungkinan didalam distribusi ada penyelewengan dan sebagainya, itu perlu tindakan tegas,” ungkap Arif.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan, para produsen atau pemilik perusahaan dan perkebunan kelapa sawit sudah berkomitmen berdasarkan Domestic Market Obligation (DMO), akan  menggelontorkan bahan baku ke dalam negeri dengan ketentuan harga Rp. 9.300- Rp 10.300 perliter, artinya perusahan pengolah menjadi minyak goreng mendapatkan bahan baku dengan harga tersebut, sehingga setelah turun ke konsumen, harga minyak curah sebesar Rp 11.500, minyak kemasan sederhana Rp 13.500, sedangkan kemasan premium seharga Rp 14.000.

“Para produsen, mereka yang memiliki pabrik-pabrik minyak sawit dan juga kebun kelap sawit berkomitmen bahwa dengan DMO dan aturan Pemerintah yang mewajibkan sebagian bahan baku yang diekspor digelontorkan  didalam negeri, dengan ketentuan harga yang dijual dari produsen itu sebesar 9.300 dan untuk olein 10.300, artinya perusahan pengolah menjadi minyak goreng mendapatkan bahan baku dengan harga 9.300 dsn 10.300. Sehingga nanti ketika turun ke tingkat komsumen harga minyak curah menjadi Rp 11.500, minyak kemasan sederhana Rp 13.500, sedangkan kemasan premium Rp 14.000,” ungkap Arif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo mengatakan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi UKM, telah membagi kupon secara bertahap kepada yang berhak mendapatkan operasi pasar tahap 2 ini. Dan dimulai pagi ini telah mendistribusikam minyak goreng kemasan premium yang ditetima dari Pemprov Jateng melalui bulog Kota Semarang sejumlah 2000 liter. “Temen-temen Disdag sudah membagi kupon dan besok akan mulai dibagi secara bertahap kepada mereka yang memang berhak mendapatkan kupon operasi pasar tahap dua ini. Dan kami laporkan mulai tadi pagi telah didistribusikam minyak goreng kemasan premium melalui operasi pasar tahap dua yang ditetima dari Pemprov Jateng melalui bulog Kota Semarang sejumlah 2000 liter ” tutur Sekda.

Sekda mengatakan, “Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat utamanya umkm dan pedagan kecil dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak goreng ditengah keterbatasan pasokan minyak goreng dipasar, membantu umkm dan pedagang kaki lima untuk dapat membeli minyak goreng dalam operasi pasar ini dengan harga yanh sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu 14.000 perliter untuk minyak goreng denga kemasan premium,” katanya.

Sementara pada kesempatan itu Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan terimakasih kepada semua yang terlibat atas terlaksananya operasi ini. Pihaknya bersama pemerintah Provinsi akan berusaha menstabilkan harga dengan cara operasi pasar ini salah satunya. “Kami pemerintah Provinsi dan Kabupaten akan berusaha menstabilkan harga dengan cara apa, dengan cara operasi pasar,” ungkapnya. 

Bupati menegaskan, “Sinergitas yang baik ini dilakukan dalam rangka, kita hadir untuk masyarakat, kita hadir untuk mensejahterakan rakyat, kita hadir untuk memberi solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat”.

“Ini tidak hanya dirasakan masyarakat Wonosobo tapi ini Nasional, jadi tidak usah panik, Kami minta masyarakat untuk tidak panik, kami pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersama mencari solusi dan jalan keluar sehingga nanti pada giliranya masyarakat akan mendapatkan minyak goreng dengan harga stabil dan terjangkau yang sudah menajdi ketentuan pemerintah,” pungkasya.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Harapan Besar Bupati Dengan Dilantiknya Direksi PT. BPR BKK Wonosobo

Dengan dilantiknya Direksi yang baru, tidak berlebihan jika saya memiliki harapan besar, atas kemajuan pelayanan dan munculnya inovasi di lingkungan PT. BPR BKK Wonosobo. Demikian disampaikan Bupati Wonosobo, saat Pelantikan Direksi PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda), bertempat di Pendopo Bupati, Rabu (2/2).
Pada kesempatan itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag, juga menyampaikan bahwa dengan dilantiknya Direksi yang baru ini menjadi momentum yang istimewa, sebab dilantiknya Direksi mengisyaratkan kemungkinan atas adanya penyegaran kebijakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan. “Inilah yang patut ditunggu, langkah selanjutnya tentu kita harapkan bersama akan mampu menjadi faktor yang mengintervensi perekonomian daerah, terutama dalam merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah,” ungkap Bupati.


Dunia perbankan merupakan salah satu elemen yang sangat berpengaruh dalam perekonomian, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Terutama institusi perbankan yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memiliki peran strategis sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi sumber pendanaan pembangunan.
“Peran PT. BPR BKK Wonosobo sebagai salah satu BUMD sangat vital, dalam rangka memperkuat perekonomian dan mengentaskan kemiskinan di daerah. Sehingga kecakapan pengelolaan, visi-misi, dan strategi yang dijalankan dalam mengembangkan institusi, harus disusun berdasarkan basis data yang kuat dengan menciptakan terobosan yang implementatif, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan berbagai faktor lainnya,” Jelas Afif.
Pandemi Covid-19 telah memukul mundur perekonomian kita, sehingga pembangkitan ekonomi menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Wonosobo saat ini. Salah satu peran nyata perbankan sebagai penyelenggara jasa keuangan, adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah. Ini sangat relevan terhadap kondisi di Kabupaten Wonosobo, yang memiliki lebih dari enam puluh ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Tersalurkannya kredit usaha rakyat dengan bunga ringan merupakan salah satu program pemerintah, yang saya harap dapat didukung pula oleh PT. BPR BKK Wonosobo sebagai salah satu penyelenggara fasilitasi kredit. Diharapkan pula UMKM Wonosobo dapat berkembang, sehingga akan berimplikasi pada terwujudnya peningkatan dan pemerataan ekonomi, dengan muara meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Afif.


Bupati juga berharap dengan kepemimpinan Direksi baru ini, berbagai inovasi dapat tercipta di PT. BPR BKK Wonosobo, sehingga akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. “Hendaknya pula PT. BPR BKK Wonosobo juga mengembangkan layanan, yang mampu memfasilitasi berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Wonosobo. Kembangkan terus terobosan berbasis teknologi, sehingga PT. BPR BKK Wonosobo mampu membuktikan diri sebagai bank yang senantiasa terdepan dalam pelayanan,” pungkas Bupati.
Pada kesempatan itu dilantik sebagai Direktur Utama PT. BPR BKK Wonosobo adalah Darsono dan Sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan adalah Bambang Nugroho.

Infomasi ini juga dapat dilihat di :

168 Orang Buruh Pabrik Rokok Di PT Sikunci Sigaret Srintil Kecamatan Sapuran Menerima BLT

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pasal 5 ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf b, ayat (7) dan ayat (8) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh parik rokok, sertda memperhatikan arah kebijakan pemetaan dan penganggaran APBD atas penggunaan DBHCHT berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, maka dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai(BLT) kepada Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Sebanyak 168 orang yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok di PT Sikunci Sigaret Srintil  menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600.000,- untuk bulan November dan Desember 2021. Dana BLT tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).  Secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaedi,SKM,Mkes.  menyerahkan ke buruh Pabrik Rokok PT Sikunci Sigaret Srintil  , Kecamatan Sapuran, Rabu (15/12).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaedi,SKM,Mkes.  berharap pemberian BLT seperti ini akan meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok di Wonosobo. Dengan bantuan tersebut Junaedi berharap daya beli masyarakat akan meningkat diera pandemi Covid-19. Dengan begitu roda perekonomian di Kabupaten Wonosobo akan terus berputar dan membaik di masa pandemi saat ini.

Dalam arahannya Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga meminta kepada perusahaan rokok untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Legalitas dan perizinan wajib dikantongi. Dengan begitu perusahaan rokok dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Tidak lagi menjadi kejar-kejaran aparat yang berwenang. Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Wonosobo, Iwan Widayanto,S.STP mengatakan penyaluran BLT kepada buruh pabrik rokok PT Sikunci Sigaret Srintil  dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT. Pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pemberian BLT seperti ini. Penyaluran BLT dilakukan non tunai melalui Kantor Pos Kabupaten Wonosobo. Terhitung 2 bulan yaitu bulan November dan  Desember 2021.

Perayaan NATARU Kabupaten Wonosobo gelar Rapat Lintas Sektoral guna antisipasi penyebaran Covid-19

Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 di Kabupaten Wonosobo akan diprediksi mengundang hadirnya banyak wisatawan maupun pemudik. Maka untuk mengantisipasi sejumlah kerawanan pada event perayaan Natal dan tahunan tersebut, Pemerintah Daerah bersiap dengan menjalin koordinasi lintas sektor.

Dalam Laporan Panitia Penyelenggara Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo IWAN WIDAYANTO,S.STP, menjelaskan, Rakor lintas sektoral ini bertujuan  untuk mensinergikan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Stakeholder untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan kebutuhan pokok masyarakat dan layanan umum pada masa Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal sehingga tidak ada gejolak atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya Rakor lintas sektoral ini hasil yang diharapkan adalah :

  1. Teridentifikasinya peran masing masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  2. Adanya sinkronisasi dan sinergi antar Instansi yang terlibat dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat pada Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
  3. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta para pihak yang terkait dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat kabupaten wonosobo selama masa liburan Natal 2021 dan Tahun baru 2022.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat dalam sambutan pengarahan rakor lintas sektor yang digelar di Gedung Korpri, Senin 13 Desember 2021, menghimbau para pihak terkait bersinergi secara solid sehingga potensi-potensi masalah bisa berkurang ke tingkat paling minimal.

Perayaan Natal dan Tahun Baru, tidak hanya dalam keamanan saja yang perlu kita siapkan, namun penting juga cek ketersediaan bahan pokok, elpiji dan BBM mengingat pada masa libur Natal dan Tahun baru kebutuhan masyarakat sedang tinggi jangan sampai ketersediaannya langka ataupun terlambat pasokannya dan sehingga menimbulkan masalah baru (Afif Nurhidayat).

Sebagai Narasumber Rakor lintas sektoral ini  dari unsur TNI-Polri menyampaikan materi kesiapan dalam rangka antisipasi potensi gangguan keamanan selama masa liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Sosialisasi dan Launching Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda menyelenggarakan Sosialisasi dan launching Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo pada Kamis (4/11), di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Acara dihadiri para ASN di Kabupaten Wonosobo, dan dibuka oleh Bupati Wonosobo, H. Afif Nurhidayat, S.Ag. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa selain sebagai upaya mendorong ekonomi kerakyatan juga ASN diharapkan dapat membeli dan menggunakan produk lokal yang ada di pasaran sehingga mendongkrak perekonomian di wilayah Wonosobo.

“Dalam Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Beli Beras Lokal Wonosobo  diharapkan Adanya komitmen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk selalu memberikan dukungan dengan membeli produk lokal Wonosobo tidak terbatas pada  produk pertanian tetapi juga produk lokal lainnya,” ungkap H. Afif Nurhidayat, S.Ag sebelum acara sosialisasi dibuka.

Dalam Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs One Andang Wardoyo, M.Si Selaku ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Wonosobo menghimbau seluruh ASN di lingkup Pemkab Wonosobo untuk berkomitmen mendukung Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Beli Beras Lokal Wonosobo.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaedi, SKM, M.Kes, dalam laporannya menyampaikan acara ini dihadiri oleh Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian Setda yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dengan tujuan :

  1. Memberikan informasi dan pemahaman terkait dukungan ASN terhadap program unggulan “Wonosobo Makmur” melalui Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo;
  2. Mendorong ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Bangga Bela Beli Produk Lokal Wonosobo khususnya hasil pertanian;
  3. Meningkatkan pendapatan petani yang pada umumnya memiliki posisi tawar rendah dalam rantai perekonomian.

Dengan adanya Sosialisasi dan Launching tersebut hasil yang diharapkan adalah

  1. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo memahami bahwa Gerakan ini merupakan kebijakan afirmatif Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai upaya peningkatan kapabilitas, pemerataan dan peningkatan ekonomi petani;
  2. Adanya komitmen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk selalu memberikan dukungan dengan membeli produk lokal Wonosobo tidak terbatas pada  produk pertanian tetapi juga produk lokal lainnya;
  3. Gerakan ini menginspirasi seluruh komponen masyarakat Wonosobo untuk Bangga Bela Beli Produk Lokal Wonosobo.

Narasumber pada Sosialisasi Dan Launching Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo dari Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Ir. Dwiyama SB, M.Si menjelaskan antara lain tentang Spesifikasi Beras yang akan disalurkan, Sasaran Konsumen dan Produsen dalam Penyaluran Beras. Dengan Tujuan Menyerap hasil produksi petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Ir. Dwiyama SB, Msi juga menjelaskan Mekanisme Pelaksanaan penyaluran :

  1. Pemesanan beras oleh perangkat daerah dg surat pesanan yg diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kab Wonosobo. Minimal tiap ASN/CASN membeli 1 kantong (5 kg)
  2. Surat pesanan dikirim paling lambat tanggal 20 setiap bulan;
  3. Dinas Paperkan melakukan rekapitulasi jml pesanan dan disampaikan kepada penyalur beras dalam hal ini adalah KT atau Gapoktan yang memenuhi kriteria yg telah ditentukan (KT Subur Jaya, Ds Wulungsari, Selomerto);
  4. Pendistribusian beras dilakukan pada minggu IV setiap bulan ke alamat kantor masing2 Perangkat Daerah.

Spesifikasi Beras yang akan disalurkan :

  1. Varitas Ciherang kualitas baik
  2. Dalam kemasan plastik tebal, transparan, berlogo khas Wonosobo;
  3. Kapasitas per kantong 5 kg;
  4. Sudah memiliki Nomor Register PSAT-PDUK/ijin edar (Permentan No. 53/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT))

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Kalibawang

Kalibawang, 1 November 2021 – Bekerja sama dengan Bea Cukai Magelang , Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo kembali menggelar Roadshow Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hari ke lima belas kepada para pedagang rokok dan konsumen bertempat di Kantor Kecamatan Kalibawang (01/11).

Turut hadir yaitu Supriyadi selaku Asisten Administrasi Umum Kabupaten Wonosobo bersama Camat, Kades/Lurah dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kalibawang yang membuka acara sekaligus mendukung dan ikut mengampanyekan pentingnya cukai dan gempur rokok ilegal bagi negara. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik

Narasumber pada kegiatan Sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Siswanto, Pejabat Fungsional Bea Cukai Magelang menyampaikan mengenai cukai hasil tembakau, “Cukai hasil tembakau terdiri dari beberapa jenis yaitu sigaret, tembakau iris, klobot, kelembak menyan, cerutu, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Berbagai jenis cukai hasil tembakau tersebut memiliki tarif cukai dan batasan harga jual eceran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya masing-masing,” tuturnya.

Kemudian, Siswanto juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dan ciri umum rokok ilegal, “Jenis-jenis rokok ilegal diantaranya yaitu rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda yaitu salah peruntukan dan salah personalisasi. Sedangkan, untuk ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah,” ucapnya.

Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman lebih mengenai cukai hasil tembakau dan rokok ilegal, meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dan dapat mengurangi angka peredaran rokok ilegal di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Sebagai penutup, Prati Sagut Timuranto juga menjelaskan mengenai aplikasi berbasis website yang telah dibangun oleh Kantor Bea Cukai Magelang dengan nama Sistem Informasi Laporan Masyarakat (SILAT). Aplikasi SILAT adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun Pemda untuk menyampaikan informasi adanya peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya.

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Watumalang

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo kembali menggelar Roadshow Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Gempur Rokok Ilegal Hari Ke sebelas, Kepada para pedagang rokok dan konsumen bertempat di Kantor Kecamatan Sapuran 25 Oktober 2021.

Dalam Laporan penyelenggara Kabag Perekonomian dan SDA Setda Wonosobo, Dra.Siti Nuryanah,M.Si mengatakan acara ini diikuti oleh perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Watumalang, Dra. Siti Nuryanah, M.Si menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai ilegal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal kepada Masyarakat Kecamatan Watumalang.

Acara di buka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Muhammad Aziz Wijaya, M.Si, mewakili Bupati Wonosobo. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik.

Turut hadir menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Subroto Wisnu W .

Subroto Wisnu W, menyampaikan mengenai cukai hasil tembakau, “Cukai hasil tembakau terdiri dari beberapa jenis yaitu sigaret, tembakau iris, klobot, kelembak menyan, cerutu, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Berbagai jenis cukai hasil tembakau tersebut memiliki tarif cukai dan batasan harga jual eceran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya masing-masing,” tuturnya.

Kemudian,  Subroto Wisnu W juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dan ciri umum rokok ilegal, “Jenis-jenis rokok ilegal diantaranya yaitu rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda yaitu salah peruntukan dan salah personalisasi. Sedangkan, untuk ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah,” ucapnya. Sebagai penutup, Yulia Tri R juga menjelaskan mengenai aplikasi berbasis website yang telah dibangun oleh Kantor Bea Cukai Magelang dengan nama Sistem Informasi Laporan Masyarakat (SILAT). Aplikasi SILAT adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun Pemda untuk menyampaikan informasi adanya peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya.

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Sapuran

Bekerja sama dengan Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo kembali menggelar Roadshow Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Gempur Rokok Ilegal Hari Kesepuluh kepada para pedagang rokok dan konsumen bertempat di Kantor Kecamatan Sapuran 25 Oktober 2021.

Acara di buka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaedi, SKM, M.Kes , mewakili Bupati Wonosobo. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik.

Pada Laporan Penyelenggara Kabag Perekonomian dan SDA Setda Wonosobo, Dra.Siti Nuryanah,M.Si mengatakan acara ini diikuti oleh perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Sapuran, Dra. Siti Nuryanah, M.Si menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai ilegal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal kepada Masyarakat Kecamatan Sapuran.

Turut hadir menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, FX Gilang Bambang Dwi Loka.

FX Gilang Bambang Dwi Loka, Pejabat Fungsional Bea Cukai Magelang menyampaikan mengenai cukai hasil tembakau, “Cukai hasil tembakau terdiri dari beberapa jenis yaitu sigaret, tembakau iris, klobot, kelembak menyan, cerutu, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Berbagai jenis cukai hasil tembakau tersebut memiliki tarif cukai dan batasan harga jual eceran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya masing-masing,” tuturnya.

Kemudian,  FX Gilang Bambang Dwi Loka juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dan ciri umum rokok ilegal, “Jenis-jenis rokok ilegal diantaranya yaitu rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda yaitu salah peruntukan dan salah personalisasi. Sedangkan, untuk ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah,” ucapnya. Sebagai penutup, FX Gilang Bambang Dwi Loka juga menjelaskan mengenai aplikasi berbasis website yang telah dibangun oleh Kantor Bea Cukai Magelang dengan nama Sistem Informasi Laporan Masyarakat (SILAT). Aplikasi SILAT adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun Pemda untuk menyampaikan informasi adanya peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya.