Informasi Berkala Bag Perekonomian

168 Orang Buruh Pabrik Rokok Di PT Sikunci Sigaret Srintil Kecamatan Sapuran Menerima BLT

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pasal 5 ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf b, ayat (7) dan ayat (8) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh parik rokok, sertda memperhatikan arah kebijakan pemetaan dan penganggaran APBD atas penggunaan DBHCHT berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, maka dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai(BLT) kepada Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Sebanyak 168 orang yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok di PT Sikunci Sigaret Srintil  menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600.000,- untuk bulan November dan Desember 2021. Dana BLT tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).  Secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaedi,SKM,Mkes.  menyerahkan ke buruh Pabrik Rokok PT Sikunci Sigaret Srintil  , Kecamatan Sapuran, Rabu (15/12).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaedi,SKM,Mkes.  berharap pemberian BLT seperti ini akan meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok di Wonosobo. Dengan bantuan tersebut Junaedi berharap daya beli masyarakat akan meningkat diera pandemi Covid-19. Dengan begitu roda perekonomian di Kabupaten Wonosobo akan terus berputar dan membaik di masa pandemi saat ini.

Dalam arahannya Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga meminta kepada perusahaan rokok untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Legalitas dan perizinan wajib dikantongi. Dengan begitu perusahaan rokok dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Tidak lagi menjadi kejar-kejaran aparat yang berwenang. Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Wonosobo, Iwan Widayanto,S.STP mengatakan penyaluran BLT kepada buruh pabrik rokok PT Sikunci Sigaret Srintil  dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT. Pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pemberian BLT seperti ini. Penyaluran BLT dilakukan non tunai melalui Kantor Pos Kabupaten Wonosobo. Terhitung 2 bulan yaitu bulan November dan  Desember 2021.

Perayaan NATARU Kabupaten Wonosobo gelar Rapat Lintas Sektoral guna antisipasi penyebaran Covid-19

Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 di Kabupaten Wonosobo akan diprediksi mengundang hadirnya banyak wisatawan maupun pemudik. Maka untuk mengantisipasi sejumlah kerawanan pada event perayaan Natal dan tahunan tersebut, Pemerintah Daerah bersiap dengan menjalin koordinasi lintas sektor.

Dalam Laporan Panitia Penyelenggara Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo IWAN WIDAYANTO,S.STP, menjelaskan, Rakor lintas sektoral ini bertujuan  untuk mensinergikan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Stakeholder untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan kebutuhan pokok masyarakat dan layanan umum pada masa Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal sehingga tidak ada gejolak atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya Rakor lintas sektoral ini hasil yang diharapkan adalah :

  1. Teridentifikasinya peran masing masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  2. Adanya sinkronisasi dan sinergi antar Instansi yang terlibat dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat pada Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
  3. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta para pihak yang terkait dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat kabupaten wonosobo selama masa liburan Natal 2021 dan Tahun baru 2022.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat dalam sambutan pengarahan rakor lintas sektor yang digelar di Gedung Korpri, Senin 13 Desember 2021, menghimbau para pihak terkait bersinergi secara solid sehingga potensi-potensi masalah bisa berkurang ke tingkat paling minimal.

Perayaan Natal dan Tahun Baru, tidak hanya dalam keamanan saja yang perlu kita siapkan, namun penting juga cek ketersediaan bahan pokok, elpiji dan BBM mengingat pada masa libur Natal dan Tahun baru kebutuhan masyarakat sedang tinggi jangan sampai ketersediaannya langka ataupun terlambat pasokannya dan sehingga menimbulkan masalah baru (Afif Nurhidayat).

Sebagai Narasumber Rakor lintas sektoral ini  dari unsur TNI-Polri menyampaikan materi kesiapan dalam rangka antisipasi potensi gangguan keamanan selama masa liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Sosialisasi dan Launching Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda menyelenggarakan Sosialisasi dan launching Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo pada Kamis (4/11), di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Acara dihadiri para ASN di Kabupaten Wonosobo, dan dibuka oleh Bupati Wonosobo, H. Afif Nurhidayat, S.Ag. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa selain sebagai upaya mendorong ekonomi kerakyatan juga ASN diharapkan dapat membeli dan menggunakan produk lokal yang ada di pasaran sehingga mendongkrak perekonomian di wilayah Wonosobo.

“Dalam Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Beli Beras Lokal Wonosobo  diharapkan Adanya komitmen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk selalu memberikan dukungan dengan membeli produk lokal Wonosobo tidak terbatas pada  produk pertanian tetapi juga produk lokal lainnya,” ungkap H. Afif Nurhidayat, S.Ag sebelum acara sosialisasi dibuka.

Dalam Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs One Andang Wardoyo, M.Si Selaku ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Wonosobo menghimbau seluruh ASN di lingkup Pemkab Wonosobo untuk berkomitmen mendukung Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Beli Beras Lokal Wonosobo.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaedi, SKM, M.Kes, dalam laporannya menyampaikan acara ini dihadiri oleh Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian Setda yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dengan tujuan :

  1. Memberikan informasi dan pemahaman terkait dukungan ASN terhadap program unggulan “Wonosobo Makmur” melalui Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo;
  2. Mendorong ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Bangga Bela Beli Produk Lokal Wonosobo khususnya hasil pertanian;
  3. Meningkatkan pendapatan petani yang pada umumnya memiliki posisi tawar rendah dalam rantai perekonomian.

Dengan adanya Sosialisasi dan Launching tersebut hasil yang diharapkan adalah

  1. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo memahami bahwa Gerakan ini merupakan kebijakan afirmatif Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai upaya peningkatan kapabilitas, pemerataan dan peningkatan ekonomi petani;
  2. Adanya komitmen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk selalu memberikan dukungan dengan membeli produk lokal Wonosobo tidak terbatas pada  produk pertanian tetapi juga produk lokal lainnya;
  3. Gerakan ini menginspirasi seluruh komponen masyarakat Wonosobo untuk Bangga Bela Beli Produk Lokal Wonosobo.

Narasumber pada Sosialisasi Dan Launching Gerakan ASN Beli Beras Lokal Wonosobo dari Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Ir. Dwiyama SB, M.Si menjelaskan antara lain tentang Spesifikasi Beras yang akan disalurkan, Sasaran Konsumen dan Produsen dalam Penyaluran Beras. Dengan Tujuan Menyerap hasil produksi petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Ir. Dwiyama SB, Msi juga menjelaskan Mekanisme Pelaksanaan penyaluran :

  1. Pemesanan beras oleh perangkat daerah dg surat pesanan yg diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kab Wonosobo. Minimal tiap ASN/CASN membeli 1 kantong (5 kg)
  2. Surat pesanan dikirim paling lambat tanggal 20 setiap bulan;
  3. Dinas Paperkan melakukan rekapitulasi jml pesanan dan disampaikan kepada penyalur beras dalam hal ini adalah KT atau Gapoktan yang memenuhi kriteria yg telah ditentukan (KT Subur Jaya, Ds Wulungsari, Selomerto);
  4. Pendistribusian beras dilakukan pada minggu IV setiap bulan ke alamat kantor masing2 Perangkat Daerah.

Spesifikasi Beras yang akan disalurkan :

  1. Varitas Ciherang kualitas baik
  2. Dalam kemasan plastik tebal, transparan, berlogo khas Wonosobo;
  3. Kapasitas per kantong 5 kg;
  4. Sudah memiliki Nomor Register PSAT-PDUK/ijin edar (Permentan No. 53/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT))

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Kalibawang

Kalibawang, 1 November 2021 – Bekerja sama dengan Bea Cukai Magelang , Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo kembali menggelar Roadshow Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hari ke lima belas kepada para pedagang rokok dan konsumen bertempat di Kantor Kecamatan Kalibawang (01/11).

Turut hadir yaitu Supriyadi selaku Asisten Administrasi Umum Kabupaten Wonosobo bersama Camat, Kades/Lurah dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kalibawang yang membuka acara sekaligus mendukung dan ikut mengampanyekan pentingnya cukai dan gempur rokok ilegal bagi negara. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik

Narasumber pada kegiatan Sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Siswanto, Pejabat Fungsional Bea Cukai Magelang menyampaikan mengenai cukai hasil tembakau, “Cukai hasil tembakau terdiri dari beberapa jenis yaitu sigaret, tembakau iris, klobot, kelembak menyan, cerutu, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Berbagai jenis cukai hasil tembakau tersebut memiliki tarif cukai dan batasan harga jual eceran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya masing-masing,” tuturnya.

Kemudian, Siswanto juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dan ciri umum rokok ilegal, “Jenis-jenis rokok ilegal diantaranya yaitu rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda yaitu salah peruntukan dan salah personalisasi. Sedangkan, untuk ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah,” ucapnya.

Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman lebih mengenai cukai hasil tembakau dan rokok ilegal, meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dan dapat mengurangi angka peredaran rokok ilegal di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Sebagai penutup, Prati Sagut Timuranto juga menjelaskan mengenai aplikasi berbasis website yang telah dibangun oleh Kantor Bea Cukai Magelang dengan nama Sistem Informasi Laporan Masyarakat (SILAT). Aplikasi SILAT adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun Pemda untuk menyampaikan informasi adanya peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya.

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Watumalang

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo kembali menggelar Roadshow Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Gempur Rokok Ilegal Hari Ke sebelas, Kepada para pedagang rokok dan konsumen bertempat di Kantor Kecamatan Sapuran 25 Oktober 2021.

Dalam Laporan penyelenggara Kabag Perekonomian dan SDA Setda Wonosobo, Dra.Siti Nuryanah,M.Si mengatakan acara ini diikuti oleh perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Watumalang, Dra. Siti Nuryanah, M.Si menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai ilegal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal kepada Masyarakat Kecamatan Watumalang.

Acara di buka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Muhammad Aziz Wijaya, M.Si, mewakili Bupati Wonosobo. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik.

Turut hadir menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Subroto Wisnu W .

Subroto Wisnu W, menyampaikan mengenai cukai hasil tembakau, “Cukai hasil tembakau terdiri dari beberapa jenis yaitu sigaret, tembakau iris, klobot, kelembak menyan, cerutu, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Berbagai jenis cukai hasil tembakau tersebut memiliki tarif cukai dan batasan harga jual eceran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya masing-masing,” tuturnya.

Kemudian,  Subroto Wisnu W juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dan ciri umum rokok ilegal, “Jenis-jenis rokok ilegal diantaranya yaitu rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda yaitu salah peruntukan dan salah personalisasi. Sedangkan, untuk ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah,” ucapnya. Sebagai penutup, Yulia Tri R juga menjelaskan mengenai aplikasi berbasis website yang telah dibangun oleh Kantor Bea Cukai Magelang dengan nama Sistem Informasi Laporan Masyarakat (SILAT). Aplikasi SILAT adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun Pemda untuk menyampaikan informasi adanya peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya.

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Sapuran

Bekerja sama dengan Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo kembali menggelar Roadshow Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Gempur Rokok Ilegal Hari Kesepuluh kepada para pedagang rokok dan konsumen bertempat di Kantor Kecamatan Sapuran 25 Oktober 2021.

Acara di buka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaedi, SKM, M.Kes , mewakili Bupati Wonosobo. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik.

Pada Laporan Penyelenggara Kabag Perekonomian dan SDA Setda Wonosobo, Dra.Siti Nuryanah,M.Si mengatakan acara ini diikuti oleh perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Sapuran, Dra. Siti Nuryanah, M.Si menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai ilegal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal kepada Masyarakat Kecamatan Sapuran.

Turut hadir menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, FX Gilang Bambang Dwi Loka.

FX Gilang Bambang Dwi Loka, Pejabat Fungsional Bea Cukai Magelang menyampaikan mengenai cukai hasil tembakau, “Cukai hasil tembakau terdiri dari beberapa jenis yaitu sigaret, tembakau iris, klobot, kelembak menyan, cerutu, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Berbagai jenis cukai hasil tembakau tersebut memiliki tarif cukai dan batasan harga jual eceran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya masing-masing,” tuturnya.

Kemudian,  FX Gilang Bambang Dwi Loka juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dan ciri umum rokok ilegal, “Jenis-jenis rokok ilegal diantaranya yaitu rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda yaitu salah peruntukan dan salah personalisasi. Sedangkan, untuk ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah,” ucapnya. Sebagai penutup, FX Gilang Bambang Dwi Loka juga menjelaskan mengenai aplikasi berbasis website yang telah dibangun oleh Kantor Bea Cukai Magelang dengan nama Sistem Informasi Laporan Masyarakat (SILAT). Aplikasi SILAT adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun Pemda untuk menyampaikan informasi adanya peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya.

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Garung

Pada kesempatan pertemuan ke tiga Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bagi masyarakat pedagang dan konsumen rokok tingkat Kecamatan diselenggarakan di Aula Kecamatan Garung pada tanggal 13 Oktober 2021. Yang diikuti oleh 120  peserta perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Garung.

Semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik serta melaksanakan Sosialisasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Retno Eko Syafariati N, S.SOS, MM

Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo Dra. Siti Nuryanah, M.Si,

menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai ilegal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal kepada Masyarakat Kecamatan Garung.

Dengan adanya Sosialisasi tersebut hasil yang diharapkan adalah

  1. Masyarakat pedagang dan konsumen mengerti dan memahami tentang cukai dan dapat membedakan antara pita cukai asli dan pita cukai palsu, sehingga peredaran barang kena cukai ilegal utamanya peraderan rokok ilegal di Kecamatan Garung dapat ditekan.
  2. Mengurangi peredaran rokok ilegal sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sumber cukai, dengan demikian DBHCHT yang dibagikan kepada Daerah penghasil juga meningkat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
  3. Menghindari pelanggaran hukum bagi masyarakat pedagang dan konsumen.

Yang menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, Syarofina Adilla menjelaskan Materi antara lain tentang pengertian cukai, jenis-jenis Barang Kena Cukai (BKC), pelunasan dan pembayaran cukai, analisis pelanggaran cukai beserta modusnya yang marak terjadi di masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula tentang identifikasi pita cukai melalui kasat mata atau beberapa alat seperti kaca pembesar dan lampu UV. Melalui acara ini, diharapkan para peserta bisa memahami aturan cukai serta dapat menyampaikan pengetahuan yang didapat selama sosialisasi kepada masyarakat lainnya, sehingga tujuan pengenaan cukai, mengawasi atau membatasi penggunaan barang tertentu dapat tercapai.

Percepatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bagian Perekonomian SDA

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengadakan Rapat Percepatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bagian Perekonomian SDA dalam rangka Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing masing OPD di Bawah Koordinasi Bagian Perekonomian SDA. Rapat diselenggarakan di Ruang Kendali Setda Kabupaten Wonosobo, Rabu (13/10). Yang di hadiri oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Disparbud, DPMPTSP, Disdakop UKM, Dinas PUPR, DLH, Disperkimhub, Dispaperkan, Bagian Perekonomian dan SDA. 

Acara rapat tersebut di pimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaedi, SKM, M.Kes . Dalam acara ini, Junaedi, SKM, M.Kes mengingatkan kepada semua OPD di bawah koordinasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk masing masing perangkat daerah agar segera membuat Prognosis terhadap kegiatan kegiatan yang sudah selesai, yang tidak selesai dan tidak bisa dilaksanakan, agar dapat di rencanakan melalui mekanisme dalam pencairan keuangannya. Junaedi, SKM, M.Kes mengusulkan agar Rapat Rapat Koordinasi semacam ini selanjutnya akan dilaksanakan secara rutin.

Dalam rapat tersebut  masing – masing OPD di bawah koordinasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Penyampaikan laporan mengenai progres pekerjaan yang telah dilaksanakan,  rencana kegiatan serta kendala kendala yang dihadapi dalam realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Bagi Masyarakat Pedagang dan Konsumen Rokok Kecamatan Selomerto

Upaya untuk menggempur rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo terus dilakukan Pemkab Wonosobo melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo bersama Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang dengan mengadakan kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bagi masyarakat pedagang dan konsumen rokok Kecamatan Selomerto di Aula Kecamatan Selomerto, Selasa 12 Oktober 2021. Sosialisasi yang dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Acara di buka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, SKM, M.Kes , mewakili Wakil Bupati Wonosobo. Dalam sambutan Wakil Bupati yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dikatakan bahwa semakin besar hasil Cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah maka akan mendapat pembagian DBH CHT yang lebih besar pula. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan semua pihak, untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu beliau berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ketentuan tentang Cukai dengan baik.

Sementara itu Kepala Bagian Perekonoian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo Dra. Siti Nuryanah, M.Si, dalam laporannya mengatakan acara ini diikuti oleh 120  peserta perwakilan Masyarakat Pedagang dan Masyarakat Konsumen Rokok se-Kecamatan Wonosobo,

Dra. Siti Nuryanah, M.Si menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada dan pengetahuan kepada masyarakat perihal barang barang yang dikenai cukai, utamanya cukai pada barang hasil tembakau sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai ilegal dan pita cukai ilegal sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal kepada Masyarakat Kecamatan Selomerto.

Dengan adanya Sosialisasi tersebut hasil yang diharapkan adalah

  1. Masyarakat pedagang dan konsumen mengerti dan memahami tentang cukai dan dapat membedakan antara pita cukai asli dan pita cukai palsu, sehingga peredaran barang kena cukai ilegal utamanya peraderan rokok ilegal di Kecamatan Selomerto dapat ditekan.
  2. Mengurangi peredaran rokok ilegal sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sumber cukai, dengan demikian DBHCHT yang dibagikan kepada Daerah penghasil juga meningkat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
  3. Menghindari pelanggaran hukum bagi masyarakat pedagang dan konsumen.

Narasumber pada kegiatan sosialisasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY KPPBC TMP Magelang, yakni Bimo Adi Saputro dan Burhan Arifin menjelaskan Materi antara lain tentang pengertian cukai, jenis-jenis Barang Kena Cukai (BKC), pelunasan dan pembayaran cukai, analisis pelanggaran cukai beserta modusnya yang marak terjadi di masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula tentang identifikasi pita cukai melalui kasat mata atau beberapa alat seperti kaca pembesar dan lampu UV. Melalui acara ini, diharapkan para peserta bisa memahami aturan cukai serta dapat menyampaikan pengetahuan yang didapat selama sosialisasi kepada masyarakat lainnya, sehingga tujuan pengenaan cukai, mengawasi atau membatasi penggunaan barang tertentu dapat tercapai.