Informasi Berkala Bag Organisasi

Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Bagian Organisasi Lakukan Persiapan dan Simulasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Tingkat Kabupaten untuk yang Pertama Kalinya

Bagian Organisasi Wonosobo persiapkan upaya optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo melalui Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Tingkat Kabupaten.

Rapat persiapan penilaian berlangsung di Ruang Rapat Kertonegoro, Sekretariat Daerah pada Selasa (1/3) dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan dihadiri oleh para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta perwakilan dari Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Drs. Supriyadi, M.M. Asisten Administrasi Umum sempat singgung hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Tahun 2021 di Wonosobo oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang masih berada di zona kuning, “kita masih membutuhkan nilai 21,66 lagi untuk dapat mencapai zona hijau, sedangkan mereka (Ombudsman RI) telah menargetkan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus berada di Zona Hijau pada Tahun 2024”.

Skema penilaian di Tingkat Kabupaten untuk hampir seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Wonosobo. “Rencananya Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Tingkat Kabupaten yang pertama ini akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai pertengahan Maret 2022 untuk menilai 25 Perangkat Daerah dan tahap kedua pada September 2022 untuk menilai Kecamatan, Kelurahan, Puskemas dan BUMD”, tegas Endang Lisdiyaningsih, S.Hut., M.M. selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Proses penilaian tersebut menjadi tindak lanjut terhadap Desk Identifikasi Jenis Layanan dan Persiapan Penyusunan Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan sejak 31 Januari 2022 hingga 23 Februari 2022 lalu yang berhasil mengidentifikasi sebanyak 366 jenis layanan pada 25 UPP yang masuk kategori Perangkat Daerah. (bim)

Informasi ini juga dapat dilihat di :

https://www.instagram.com/p/CawaGJTFc97/?utm_source=ig_web_copy_link

Targetkan Percepatan Penyusunan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan di Triwulan Pertama 2022, Bagian Organisasi Gelar Rakor Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Drs. Supriyadi, M.M. selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo membuka Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Mangoenkoesoemo Sekretariat Daerah (25/1). “Pada 12 Januari lalu, kami mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima rapot dari Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Tengah terhadap hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kita berada di Zona Kuning dengan empat Perangkat Daerah sebagai sampelnya”, tegas Asisten Administrasi Umum.

Keempat Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai sampel adalah @disdikporawsb @promkeskabwonosobo @dpmptsp_wonosobo dan @disdukcapilwonosobo yang menunjukkan angka penilaian 59,35 sedangkan untuk mencapai Zona Hijau paling tidak harus mencapai angka 89,00.

Kedepannya ORI menargetkan semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berada di Zona Hijau maksimal pada Tahun 2024. Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendorong seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) untuk segera menyusun Standar Pelayanan paling lama selesai pada Maret 2022.

Dalam Standar Pelayanan, terdapat enam komponen service delivery yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat meliputi:

1. Persyaratan;

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

3. Jangka Waktu Penyelesaian;

4. Biaya/Tarif;

5. Produk Layanan; dan

6. Sarana Aduan.

“Saat ini masih banyak Perangkat Daerah maupun UPP yang kesulitan membedakan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), SOP digunakan sebagai pedoman oleh internal organisasi dalam membagi tugas siapa melaksanakan apa dalam suatu proses kegiatan, sedangkan sistem, mekanisme dan prosedur pada SP adalah panduan bagi pengguna layanan mulai datang untuk mengajukan permohonan layanan sampai menerima produk layanan yang dibutuhkannya”, tegas Endang Lisdiyaningsih, S.Hut, M.M. selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Guna mendukung capaian target tersebut Bagian Organisasi akan melaksanakan Desk Identifikasi Peta Lintas Fungsi untuk Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada Februari – Maret 2022. Standarisasi yang jelas dapat mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat seperti kemudahan layanan administrasi baik perizinan maupun non perizinan. Proses tersebut akan mendukung pembangunan daerah secara cepat dan mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

https://www.instagram.com/p/CZOp4pZFAoE/?utm_medium=copy_link

Peta Proses Bisnis, Salah Satu Anak Tangga Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Salah satu anak tangga menuju tata kelola Pemerintahan yang baik adalah pembuatan peta proses bisnis, dimana kita ketahui bersama bahwa tata kelola pemerintahan merupakan kunci utama kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Demikian disampaikan Wakil Bupati Wonosobo, pada Ekspos Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Bertempat di ruang rapat Mangoenkoesoemo Setda, Selasa (11/1).
Wakil Bupati, Drs. Muhammad Albar, MM, pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa peta proses bisnis sebagai salah satu anak tangga menuju tata kelola pemerintahan yang baik, yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien antar unit organisasi, untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta proses bisnis menjadi aset terpenting organisasi, yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Penyusunannya pun harus melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang akan disusun sesuai rencana strategis organisasi.


“Untuk itu, dapat kita lihat bahwa sinergi antar elemen dalam organisasi, menjadi faktor penting dalam penyusunan peta proses bisnis. Seluruh elemen organisasi harus memahami sistem kerja organisasinya, termasuk tujuan organisasi beserta seluruh stakeholder yang terlibat, untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan yang ditentukan,” ungkap Wabup.
Wabup juga menyampaikan, peta proses bisnis yang disusun akan menembus dan melintasi sekat sekat struktur organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing yang selama ini mungkin belum terpikirkan. Sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan pembahasan, diskusi, penyelarasan dan membangun kesepakatan. “Dengan demikian, peta proses yang efektif dan efisien bisa digambarkan dengan tepat. Demikian pula dengan kedudukan, peran dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah maupun unit kerja yang mendukung kebijakan daerah. Didalamnya dapat terlukiskan dengan jelas peran masing-masing Perangkat Daerah atau unit kerja, apakah memiliki peran fungsi utama, pendukung atau penunjang sehingga memudahkan dalam penetapan prioritas penganggaran daerah,” terang Albar.
Disamping itu, peta proses bisnis merupakan dokumen yang hidup atau living document, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada alasan untuk menunda dalam menyusun peta proses bisnis. Penyusunan peta proses bisnis ini juga sekaligus mengevaluasi proses dan prosedur yang selama ini berjalan, baik yang sudah ditetapkan dengan SOP maupun yang belum. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh yang hadir di sini, untuk dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta keterpaduan antar lembaganya.


Untuk kita ketahui bersama, Pemerintah Kabupaten Wonosobo saat ini telah menyusun peta proses bisnis yang terdiri dari Peta Proses dan Peta Sub Proses. “Oleh karena itu, setelah Ekspos Peta Proses Bisnis ini, saya minta Tim Penyusun dan Perangkat Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan peta relasi dan peta lintas fungsi, yang selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah, untuk segera menyusun peta proses perangkat daerah masing-masing,” pungkas Wabup.
Pada Ekspos Peta Proses Bisnis yang diikuti oleh kepala OPD dan perwakilan OPD Kabupaten Wonosobo ini, sebagai narasumber adalah Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB, Hijrah Apriyansyah, S.Kom, yang dilakukan secara Daring atau Online dan menyampaikan materi mengenai Peta Proses Bisnis Kabupaten Wonosobo, dengan masukan dan penyempurnaan Peta Proses dan Sub Proses.

Informasi ini juga dapat dilihat di :