Informasi Berkala Bag Hukum

Rakor JDIH Tingkat Desa Tahun 2022

Pada Hari Kamis 14 April 2022
JDIH Kabupaten Wonosobo Melakukan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Kabupaten Wonosobo.
Dengan Tema Mewujudkan Informasi Hukum yang Lengkap, Akurat Mudah dan Cepat Serta Menuju Informasi Hukum Yang Berkualitas

.

Penerimaan Kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Pada Hari Kamis Tanggal 31 Maret 2021 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menerima Kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Kunjungan tersebut di Terima Langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kab Wonosobo beserta Tim @jdihkabwonosobo adapun dalam kunjungan tersebut bermaksud untuk saling sharing/bertukar informasi terkait pengembangan JDIH

Pemerintah Kabupaten Wonosobo Bersinergi Dengan Kemenkumham Kanwil Jateng Untuk Meningkatkan Pembinaan Desa Sadar Hukum

Pada Tanggal 10 Februari 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo melakukan kunjungan ke Kemenkumhan Kanwil Jawa Tengah. 

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Informasi Hukum Dyah Santi Y. menyambut baik kedatangan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo M. Nurwahid beserta JFT Penyuluh Hukum Kabupaten Wonosobo.

Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah kembali menekankan tujuan dari adanya Desa Sadar Hukum.

“Desa Sadar Hukum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Nurwahid menyatakan bahwa Pimpinan Daerah di Kabupaten Wonosobo sangat konsen dan antusias terhadap program Desa Sadar Hukum. Karena program tersebut akan memberikan dampak yang luas ke masyarakat di daerah. Pembentukan Desa Sadar Hukum sendiri didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN. HN. 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

https://jdih.wonosobokab.go.id/berita/details/124

JDIH Kabupaten Wonosobo Mendapatkan Peringkat 5 Besar Nasional Dalam Rangka JDIH Awards Tahun 2021

JDIH Kabupaten Wonosobo Menerima Penghargaan JDIH Awards Bertempat di Grand Mercure Harmoni Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Dilaksanakan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan Bagi Anggota JDIH Terbaik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Acara Dibuka Oleh Kepala BPHN RI, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana,S.H., M.Hum. dan Pemberian Penghargaan Bagi JDIH Terbaik diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Dalam hal ini Kabupaten Wonosobo mendapatkan peringkat 5 Terbaik Nasional dari 415 kabupaten di Indonesia. Penghargaan JDIH Awards tersebut diterima langsung oleh Bupati Wonosobo, H. Afif Nurhidayat, S.Ag.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

https://jdih.wonosobokab.go.id/front/detail_berita/120

Pelepasan Sekaligus Pemberian Penghargaan Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Periode Tahun 2018-2021

Dengan berakhirnya anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM periode 2018-2021 maka diadakan Pelepasan sekaligus pemberian penghargaan Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Periode Tahun 2018-2021 yang bertempat di Pendopo Belakang Bupati Wonosobo pada Selasa (9/11). Acara tersebut dimulai pukul 13.00 WIB, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Wonosobo, Asisten Administrasi Umum, Bagian Hukum Setda Wonosobo, Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM periode 2018-2021, dan Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Kunjungan JDIH Nasional ke JDIH Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo Menerima Kunjungan dari BPHN RI yang dihadiri oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, MLS, bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam Hal Ini Kunjungan diterima langsung oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag., didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Junaedi, SKM, M.Kes, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, M.Nurwahid, SH. Kunjungan ini dihadiri juga oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, dan Perwakilan Desa.  Maksud dan tujuan kunjungan tersebut untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH Kabupaten Wonosobo tahun 2021.

Informasi ini dapat dilihat juga di :

https://jdih.wonosobokab.go.id/front/detail_berita/117

Kunjungan Bagian Hukum Setda Tegal ke Bagian Hukum Setda Wonosobo

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan kunjungan kerja ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada Rabu (27/10), terkait produk hukum daerah dan pengelolaan JDIH Kabupaten Wonosobo. Kegiatan kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan ketiga sub bagian. Pada kunjungan tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal melakukan sharing terkait peroduk hukum daerah dan pengelolaan JDIH, dan berkesempatan melihat secara langsung pengelolaan JDIH Kabupaten Wonosobo serta pengelolaan produk hukum daerah.

Public Hearing Peraturan Bupati Wonosobo

Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Rapat Public Hearing terkait Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Selasa (26/10) di Ruang Rapat Kertonegoro Setda.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo ( Bagian Hukum Setda) sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Kegiatan rapat dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo.  Dalam rapat, usulan maupun pendapat disampaikan oleh peserta rapat public hearing. Rapat diikuti oleh berbagai perwakilan baik dari instansi pemerintahan, lembaga, dan organisasi di Kabupaten Wonosobo, yakni :

  1. Perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kab. Wonosobo;
  2. Perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wonosobo;
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wonosobo;
  4. Sekretaris Camat Wonosobo;
  5. Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
  6. Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Wonosobo;
  7. Ketua  Lembaga  Konsultasi  Dan Bantuan Hukum Universitas  Sain  Alquran  (UNSIQ) Kab. Wonosobo;
  8. Perwakilan dari Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kab.Wonosobo;
  9. Perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia  (HWDI) Kab.Wonosobo;
  10. Perwakilan dari KITA INSTITUTE Kab. Wonosobo.