Author: adminppid

Gerai Pelayanan Publik Merupakan Embrio Dari Mall Pelayanan Publik

Menempati eks Gedung Korpri, di jalan Soekarno-Hatta No.5, Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo resmi di lounching oleh Bupati Wonosobo, Rabu (12/1).
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag, pada kesempatan itu menyampaikan, pembangunan Mall Pelayanan Publik membutuhkan persiapan dan jalan yang panjang. Dengan pendirian Gerai Pelayanan Publik sebagai embrio awalnya menjadi langkah yang tepat. Sistem yang diadopsi pada Mall Pelayanan Publik yang representatif nantinya tentu harus diujicobakan sebelumnya, sehingga berbagai kelemahan dapat teridentifikasi sejak awal, dan dapat disusun sistem serta strategi yang lebih efektif dan efisien.


Keberadaan Gerai Pelayanan Publik diharapkan bisa menjadi jembatan layanan masyarakat untuk mempermudah perizinan serta layanan dalam satu atap.”Ini didasarkan kebutuhan mencari tempat untuk permudah layanan. Di Gerai Pelayanan Publik Wonosobo ada 10 layanan dan kemungkinan akan dibangun di mendolo untuk Mall diawali dari gerai. Harapannya dengan gerai ini masyarakat merasakan perbedaannya. Semua layanan cepat dan yang selama ini dianggap lama bisa lebih cepat karena yang jalan sistemnya,” ungkap Bupati.
Diharapkan dibukanya Gerai Pelayanan Publik jadi motivasi bagi masyarakat dan OPD, agar jangan sampai kedepannya ada proses-proses yang terhambat dan menjadi kepuasan untuk masyarakat. “Ini sebagai wujud respon cepat dari pemerintah serta wujud bahwa Wonosobo ramah investasi. Dan mohon disampaikan ke masyarakat lewat kecamatan, desa dan kanal kanal informasi,” tutur Afif.
Pelayanan yang disediakan meliputi Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial PMD, Dinas Perkimhub dan Dinas Perindagkop UKM. Sedangkan layanan lain dari Dekranasda dan Dinas Arpursda.
Mall Pelayanan Publik (MPP) dikonsep sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik atas barang jasa maupun pelayanan administrasi. Yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.


“Untuk itu, embrio ini saya harap memasuki masa perkembangan yang semakin baik setiap harinya, dengan penyelenggara pelayanan yang profesional dan responsif. Pembekalan berupa pelatihan yang telah terselenggara beberapa waktu lalu, saya harap dapat menambah kemampuan seluruh petugas Gerai Pelayanan Publik, dalam merespons kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tunjukkan etika pelayanan dan performa yang baik, tidak hanya pada awal dibukanya Gerai Pelayanan Publik ini, namun untuk seterusnya hingga didirikan Mall Pelayanan Publik yang sesungguhnya,” ungkap Afif.
“Gerai Pelayanan Publik merupakan versi awal dari Mall Pelayanan Publik, namun saya tekankan lagi bahwa pelayanan yang diberikan harus profesional, sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sebagai bentuk komitmen kita terhadap pelayanan prima,” pungkas Bupati.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Aset KPRI Dharma Praja Di Akhir 2021 Capai Lebih Dari 18 Miliar

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Praja Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) bertempat di Gedung KPRI Dharma Praja pada Rabu 12 Januari 2022. Hadir pada kesempatan itu Bupati wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag., di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs One Andang Wardoyo, M.Si., Wakil Ketua Dekopinda Provinsi Jawa Tengah, Muhasim, Ketua beserta jajaran pengurus KPRI Dharma Praja, dan perwakilan dari anggota yang merupakan karyawan di Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Wonosobo.

Ketua Penyelenggara RAT Kardimin mengungkapkan di tahun 2021 juga telah dilaksanakan Rapat Anggota Perencanaan (RAP) dalam rangka evaluasi terkait pendapatan, dari target Rp 1, 5 M dapat terealisasi Rp 1,7 M per 31 Desember 2021. Ia menjelaskan hingga saat ini aset yang dimiliki KPRI Dharma Praja sejumlah lebih dari 18 Miliar, dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2021 senilai Rp 225 Juta. “Ditahun 2021 Koperasi Dharma Praja telah mengadakan RAP atau pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 yang isinya antara lain mengevaluasi pendapatan selama 9 bulan dan alhamdulillah bisa tercapai sampai dengan Desember, dari prediksi 1 miliar 579 juta, mencapai 1 milar 732 juta, jadi mengalami kenaikan 176 juta rupiah,” ungkapnya.

Kardimin menyampaikan penyelenggaraan RAT tersebut berdasarkan pada Landasan Idiil (Pancasila), Landasan Srukturil (Undang-undang Dasar 1945), Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 19/PER/M/KUKM/IX/2015 Serta Aturan Pelaksanaannya, surat Gubernur Jawa Tengah (Kepala Dinas Koperasi UKM) No. 518.221/9533 Tgl. 09 Desember 2021 tentang petunjuk pelaksanaan RAT tahun 2021. Selain itu juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI “Dharma Praja” Kabupaten Wonosobo.

Sementara, pada kesempatan itu Bupati menyampaikan apresiasinya. “Atas nama pribadi, sekaligus sebagai pembina KPRI Dharma Praja, saya merasa sangat bahagia, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada pengurus KPRI Dharma Praja, yang dapat menyelenggarakan RAT secara teratur dan tepat waktu. Sejalan dengan visi “Koperasi yang handal, sehat, kuat, mandiri, dan dinamis”, yang diikuti misi “Sehat Organisasi, Sehat Usaha, dan Sehat Mental”, hendaknya tersampaikan harapan bahwa pengelolaan KPRI Dharma Praja akan senantiasa dilakukan dengan baik,’ ucapnya.

Menyimak laporan keuangan yang telah disusun oleh pengurus, menurut Mas Afif secara umum KPRI Dharma Praja, telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Dibuktikan dengan aset yang dimiliki sejumlah 18 Miliar 386 Juta 151 Ribu 173 Rupiah, dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2021 diangka 225 Juta 304 Ribu 093,85 Rupiah. “Saya minta pengelolaan koperasi dimasa Pandemi Covid-19, dilaksanakan dengan lebih jeli dan berhati-hati”.

Mas Afif berharap Koperasi mampu merespon anggtanya demi kemajuan dan kesejahteraan anggotanya. “Koperasi pun hendaknya dapat merespon seluruh kebutuhan anggota, sehingga koperasi dapat menjadi andalan para anggota dalam memenuhi kebutuhannya. Forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi, menjamin hak setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya,” tegasnya.

Selain itu ia berharap semua anggota dapat berperan aktif serta memperhatikan secara seksama, laporan yang disampaikan oleh pengurus dan dapat mengikuti acara RAT sampai selesai. “Saya berharap semua anggota dapat berperan aktif serta memperhatikan secara seksama, laporan yang disampaikan oleh pengurus dan dapat mengikuti acara RAT sampai selesai. Sealain itu saya minta para anggota untuk meningkatkan partisipasi, salah satunya dengan berbelanja di Toserba KPRI Dharma Praja, dan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang ada, karena kemajuan KPRI Dharma Praja sangat tergantung dari keaktifan dan sumbangsih anggotanya,” pungkas Bupati.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Abah Chotob Kembali Terpilih Menjadi Ketua MUI Wonosobo

Mantan Rektor UNSIQ Dr. KH. Muchotob Hamzah M.M., kembali terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Wonosobo masa Khidmat 2021-2026. Yang sebelumnya selama empat periode Abah Chotob sapaan akrabnya telah memimpin MUI Wonosobo.

Bertempat di Pendopo Bupati, hari selasa (11/1) dilakukan pengukuhan pengurus MUI Wonosobo dan dilanjutkan Halaqoh ( rakor)  pimpinan MUI se-Karesidenan Kedu.

Selain Bupati, Wakil Bupati beserta anggota Forkopimda Kabupaten Wonosobo, hadir pada kesempatan itu Sekretaris MUI Jateng Drs. KH. Muhidin, MA., yang ditugasi melantik pengurus MUI Wonosobo, mewakili Ketua MUI Jateng. Serta para pimpinan MUI se-Karesidenan Kedu.

Muhidin menyampaikan terimakasih kepada Ketua terpilih yang telah dikukuhkan hari ini, karena bersedia memimpin kembali MUI Wonosobo yang ke sudah sekian kalinya. Selain itu ia mengatakan bahwa keberadaan MUI ditengah masyarakat sering kali mendapatkan sanjungan dan juga mendapatkan hujatan. Oleh karena itu ia mengajak untuk introspeksi diri. “Kami menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa keberadaan MUI ditengah masyarakat itu disamping mendapatkan sanjungan juga banyak mendapatkan hujatan, maka mari introspeksi diri kembali”.

Pihaknya menyadari kenapa hujatan tersebut muncul, diantaranya karena posisi MUI sebagai khodimul umah, yang mempunyai kewajiban menjaga dari aqidah yang sesat. Yang selanjutnya adalah menjaga keamanan dan kehalalan makanan. Serta menjaga praktik muamalah yang tidak sesuai syariah. Hal inilah yang sering kali menimbulkan perkara yang sensitif dimasyarakat sehingga melahirkan berbagai tanggapan atau ktitik. 

“Kita perlu tau kenapa sih masyarakat menghujat kita, diantaranya MUI itu tegas, posisinya sebagai khodimul umah karena itu punya kewajiban menjaga dari anil aqidah al batilah yaitu menjaga aqidah yang sesat, lalu anil aqli wa shurbi ghoiri halal, yaitu menjaga aman dan halal pangan, lalu anil muamalah ghoiri syariah, imat kita harus dijaga dari praktik pratik yang tidak sesuai syariah,” ungkapnya.

Ia mengibaratakan tugas MUI sebagai kue bika.” Bahwa MUI itu ditengah masyarakat itu seperti kue bika, ke atas panas kebawah kalau enggak open panas juga pasti gosong, kepada umat MUI ulama memang habitatnya itu menjadi panutan umat, lalu kepada atasaan memang kewajiban MUI untuk menjadi mitra yang kritis, mitra yang serasi dengan pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu Abah Chotob menegaskan  adanya alih generasi dslam kepemimpinan MUI Wonosobo. “Saya diangkat menjadi Ketua umum, padahal bukan orang yang terbaik, sebenarnya saya ingin alih generasi kepada yang lain yang lebih muda yang lebih trengginas dan lebih cantas,” tegas Abah.

Abah mengungkapkan, tugas MUI saat ini sangat berat. Ia merasa sangat kecil ketika melihat visi yang sangat besar ini, dibandingkan realita yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, ditambah isu global yang sangat mempengaruhi umat islam secara luas.

“Kita sebagai orang yang disebut ulama ini mewarisi Nabi, berarti ke-Islaman ini diserakan kepada kita, begitu beratnya tugas kita, kita masih jauh sekali antara idealitas kita dengan realitas yang kita hadapi dimasyarakat didepan kita. Itulah sebabnya saya merasa sangat kecil ketika visi kita sedemikian tingginya, apalagi ditambah isu global yg mungkin banyak mempengaruhi umat islam secara luas, termasuk di Wonosobo dan se-Karesidenan Kedu ini,” ungkapnya.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag., mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Wonosobo masa khidmat 2021-2026 yang baru dikukuhkan. “Saya ucapkan selamat, dan kepada para pengurus lama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, atas segala kontribusi dan karya yang telah diberikan selama menjabat. Peran aktif MUI dalam menciptakan hubungan harmonis antar umat Islam dan antar umat beragama, termasuk umat Islam dengan pemerintah, menjadi sebuah esensi penting dalam berjalannya fungsi MUI sebagai organisasi kemasyarakatan.
Kehadiran MUI dibutuhkan dalam membimbing, membina, dan mengayomi seluruh kaum muslimin,” ucap Mas Afif.

Bupati menegaskan kehadiran MUI sangat berarti ditengah masyarakat, ataa nama pemerintah pihaknya akan sepenuhnya mendukung tugas mulia MUI ini. “MUI selalu hadir dan selalu ada di tengah masyarakat, tentunya kami Pemkab Wonosobo beserta jajaran akan selalu hadir memfasilitasi dan membersamai langkah tugas mulia MUI Wonosobo ini,” pungkas Mas Afif.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Peta Proses Bisnis, Salah Satu Anak Tangga Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Salah satu anak tangga menuju tata kelola Pemerintahan yang baik adalah pembuatan peta proses bisnis, dimana kita ketahui bersama bahwa tata kelola pemerintahan merupakan kunci utama kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Demikian disampaikan Wakil Bupati Wonosobo, pada Ekspos Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Bertempat di ruang rapat Mangoenkoesoemo Setda, Selasa (11/1).
Wakil Bupati, Drs. Muhammad Albar, MM, pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa peta proses bisnis sebagai salah satu anak tangga menuju tata kelola pemerintahan yang baik, yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien antar unit organisasi, untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta proses bisnis menjadi aset terpenting organisasi, yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Penyusunannya pun harus melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang akan disusun sesuai rencana strategis organisasi.


“Untuk itu, dapat kita lihat bahwa sinergi antar elemen dalam organisasi, menjadi faktor penting dalam penyusunan peta proses bisnis. Seluruh elemen organisasi harus memahami sistem kerja organisasinya, termasuk tujuan organisasi beserta seluruh stakeholder yang terlibat, untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan yang ditentukan,” ungkap Wabup.
Wabup juga menyampaikan, peta proses bisnis yang disusun akan menembus dan melintasi sekat sekat struktur organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing yang selama ini mungkin belum terpikirkan. Sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan pembahasan, diskusi, penyelarasan dan membangun kesepakatan. “Dengan demikian, peta proses yang efektif dan efisien bisa digambarkan dengan tepat. Demikian pula dengan kedudukan, peran dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah maupun unit kerja yang mendukung kebijakan daerah. Didalamnya dapat terlukiskan dengan jelas peran masing-masing Perangkat Daerah atau unit kerja, apakah memiliki peran fungsi utama, pendukung atau penunjang sehingga memudahkan dalam penetapan prioritas penganggaran daerah,” terang Albar.
Disamping itu, peta proses bisnis merupakan dokumen yang hidup atau living document, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada alasan untuk menunda dalam menyusun peta proses bisnis. Penyusunan peta proses bisnis ini juga sekaligus mengevaluasi proses dan prosedur yang selama ini berjalan, baik yang sudah ditetapkan dengan SOP maupun yang belum. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh yang hadir di sini, untuk dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta keterpaduan antar lembaganya.


Untuk kita ketahui bersama, Pemerintah Kabupaten Wonosobo saat ini telah menyusun peta proses bisnis yang terdiri dari Peta Proses dan Peta Sub Proses. “Oleh karena itu, setelah Ekspos Peta Proses Bisnis ini, saya minta Tim Penyusun dan Perangkat Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan peta relasi dan peta lintas fungsi, yang selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah, untuk segera menyusun peta proses perangkat daerah masing-masing,” pungkas Wabup.
Pada Ekspos Peta Proses Bisnis yang diikuti oleh kepala OPD dan perwakilan OPD Kabupaten Wonosobo ini, sebagai narasumber adalah Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB, Hijrah Apriyansyah, S.Kom, yang dilakukan secara Daring atau Online dan menyampaikan materi mengenai Peta Proses Bisnis Kabupaten Wonosobo, dengan masukan dan penyempurnaan Peta Proses dan Sub Proses.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Setelah 1 Tahun Vaksinasi Dicanangkan, Kini Giliran Anak Usia 6-11 Tahun

Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Wonosobo telah melalui proses panjang sejak awal dicanangkannya, yakni secara bertahap sejak bulan Januari tahun 2021, yang dimulai dari tenaga kesehatan, pelayan publik, lansia, masyarakat umum dan remaja. Setelah 1 tahun berjalan, kini giliran anak usia 6-11 tahun mulai di vaksinasi.
Dimulainya vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun, ditandai dengan pencanangan yang dilakukan langsung oleh Bupati Wonosobo, beserta jajaran Forkopimda. Bertempat di SD Negeri 5 Wonosobo, dan dilanjutkan peninjauan ke SD Negeri 10 dan SD Negeri 1 Wonosobo, Kamis (6/1).


Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag, pada pencanangan menyampaikan bahwa vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun dimulai dengan pelaksanaan Kick Off pada Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan vaksinasi diatas 70% untuk vaksinasi dosis pertama, dan cakupan vaksinasi lanjut usia mencapai diatas 60%. “Berdasarkan data sampai dengan 5 Januari 2022 di Kabupaten Wonosobo, cakupan vaksinasi dosis 1 telah mencapai 74,15%, dan cakupan vaksinasi lansia dosis 1 telah mencapai 72,71%, sehingga Kabupaten Wonosobo saat ini dapat mulai menyelenggarakan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun,” jelas Bupati.
Pada kesempatan itu Bupati juga menyampaikan bahwa vaksinasi anak usia 6-11 tahun bertujuan untuk mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang terinfeksi Covid-19, mencegah penularan anggota keluarga dan saudaranya yang belum dapat vaksinasi, mendukung pembelajaran tatap muka, meminimalkan penularan di sekolah, dan mempercepat tercapainya Herd Immunity yang telah kita cita-citakan sejak awal dimulainya vaksinasi.
Di sela sela kegiatan vaksinasi, Afif Nurhidayat, menyampaikan bahwa vaksinasi kepada anak anak harus dibuat berbeda. Ciptakan suasana yang menyenanggkan dan menggembirakan, agar anak anak tidak takut untuk divaksin.
“Hari ini kita mulai vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun di Wonosobo. Alhamdulillah sambutan dari wali murid juga sangat luar biasa, mereka mendukung anak-anaknya untuk divaksin. Tadi kami juga mendampingi anak-anak yang divaksin, mereka senang dan tidak takut. Karena anak-anak ini ingin sehat dan kembali sekolah seperti biasa,” pungkas Bupati.


Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, dr. M. Riyatno, menyampaikan bahwa Kabupaten Wonosobo sudah bisa melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun, setelah pada pertengahan Desember 2021 memperoleh rekomendasi dari kementerian Kesehatan karena cakupan vaksin dosis 1 saat ini telah mencapai lebih dari 74 persen. Sedangkan ketentuan dari Kemenkes adalah lebih dari 70 persen. Kemudian cakupan vaksinasi lansia dosis satu mencapai lebih dari 72 persen dari ketentuan Kemenkes yaitu minimal 60 persen.
dr. Riyatno juga menyampaikan bahwa vaksinasi bagi anak usia 6-11 ini akan menyasar sekitar 90 ribu sasaran. “setelah kita berkoordinasi dengan Disdikpora dan Kemenag maka sasaran yang akan kita vaksinasi sekitar 90 ribu anak usia 6-11 tahun yang bersekolah, dan ditargetkan selesai di bulan Januari ini untuk dosis 1,” ungkap Riyatno.
“selain itu juga dilakukan koordinasi dengan para Camat dan Kepala Desa agar mengikutkan anak anak usia 6-11 tahun yang kurang beruntung tidak sekolah agar ikut disertakan dalam vaksinasi ini. Sehingga anak usia 6-11 tahun di Wonosobo bisa ter vaksinasi,” pungkas Riyatno.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Ribuan Liter Minyak Goreng Kemasan Digelontorkan Untuk Masyarakat

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan adanya stok minyak goreng dengan harga terjangkau, Kemendag terus mendorong perluasan operasi pasar minyak goreng ke pasar-pasar tradisional. Kabupaten Wonosobo mendapatkan kuota 2.004 liter minyak goreng kemasan, untuk masyarakat melalui operasi pasar yang dilaksanakan hari ini, kamis (6/1) didua Kecamatan, Garung dan Sukoharjo.

Menurut Kabid Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo Eni, menuturkan, selain sebagai upaya menstabilkan harga minyak goreng, hal ini juga dilakukan untuk upaya pemenuhan pasokan kebutuhan ditengah masyarakat, dengan sasaran dari operasi pasar ini adalah Ibu rumah tangga dan para pelaku UMKM. Pada operasi pasar tersebut dijelaskan Eni, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter. Harga tersebut lebih murah dibandingkan harga dipasar yang berkisar di Rp 19.000. Namun karena kuota yang terbatas masyarakat hanya mendapatkan maksimal 2 liter per orang. “Operasi pasar ini sasaranya untuk masyarakat yang membutuhkan, ibu rumah tangga dan para UMKM dan tidak boleh untuk dijual lagi, serta dibatasi per orang maksimal dua liter saja, dengan harga empat belas ribu per liter, lebih murah dari harga pasaran yang mencapai sembilanbelas ribu rupiah,” tutur Eni.

Sementara pada kesempatan itu Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan, operasi pasar ini merupakan salah satu respon hadirnya negara hadirnya pemerintah ditengah masyarakat untuk meringankan kesulitan yang sedang dihadapi warganya. Dengan ketidakstabilan harga minyak goreng baru-baru ini, maka kegiatan seperti ini perlu dilakukan dengan harapan bisa membantu para pelaku UMKM dan masyarakat lainya yang membutuhkan. “Kegiatan seperti ini adalah salah satu bentuk respon kehadiran negara, kehadiran pemerintah ditengah masyarakat, Kita tidak tau sampai kapan kenaikan harga minyak ini akan berlangsung, maka kegiatan ini perlu dilakukan sebagai upaya membantu meringankan kesulitan terkait kenaikan harga ini, dengan harapan masyarakat dan para pelaku UMKM bisa terus berjalan,” ungkap Gus Albar.

Selain itu Gus Albar minta kepada masyarakat bisa belajar dengan keadaan ini, sembari mengajak agar berinovasi dalam mengantisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan dalam mensikapi keadaan seperti saat ini. “Dengan kondisi pandemi yang belum usai, ditambah harga yang tidak stabil bahkan terjadi kenaikan saat ini, maka mari kita lebih pandai mengambil sikap, saya harapkan ada inovasi dari Bapak Ibu sekalian bagaimana mengantisipasi situasi dan kondisi saat ini sehingga tidak menambah memberatkan kita semua, jadi inovasi tersebut penting bersama kehadiran pemerintah juga sangat penting, namun kami mohon maaf karena kondisinya sangat terbatas maka pemanfaatanya juga terbatas, yang penting bagaimana kedepan bersam-sama bisa kita tata lebih baik secara ekonomi dan sebagainya yang bergelut di situasi seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Bupati Launching Pesta Dansa

Kabar gembira bagi warga masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan, mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor catatan sipil, namun saat ini pengurusan cukup dilakukan dikantor Desa masing- masing. Pasalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo saat ini telah melaunching Pelayanan Administrasi Kependudukan Didesa atau disebut dengan Pesta Dansa. Grand launchingnya dilakukan oleh Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat didampingi Wakil Bupati Muhammad Albar dan Kepala Dinas Dukcapil Tarjo. Acara tersebut dilaksanakan di Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah, selasa (4/1), dan dihadiri oleh forkopimca Mojotengah, para Camat dan Lurah serta masyarakat setempat.

Menurut penuturan Kepala Disdukcapil Tarjo, Pesta Dansa ini dibuat dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang dimaksudkan untuk memperpendek atau memangkas prosedur pelayanan sehingga menjadi lebih cepat dan akuntabel, yang sebelumnya, inovasi ini telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, salah satunya dengan menyebarkan spanduk-spanduk ke seluruh desa sebagai bentuk ajakan guna mensukseskan program tersebut. Selain itu, juga dilakukan pelatihan kepada seluruh admin desa dan perangkat desa se-Kabupaten Wonosobo dalam 4 tahap dibagi 4 hari. 

Administrasi kependudukan apa saja yang bisa dilayani melalui Pesta Dansa ini, Kepala Disdukcapil menyampaikan, pelayanan ini masih terbatas pada pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Kematian, sedangkan untuk yang lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan alat. “Sesuai petunjuk Pak Bupati yang memerintahkan ke kami, ciptakan, dekatkan pelayanan masyarakat sampai ke desa, sehingga salah satu wujud petunjuk beliau kita wujudkan dengan ini, walaupun dalam pelayanan tersebut masih terbatas pada pelayanan pembuatan KK, Akte kelahiran dan Akte Kematian, sedangkan yang lain misal KTP kita masih terkendala terkait alat, sehingga masih berada di Kecamatan,” terang Tarjo.

Jadi, lanjut Tarjo masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi kependudukan tersebut, yang semula harus datang ke Kabupaten, sekarang cukup ke desa saja. Dengan mekanise yang mudah. “Secara singkat pesta dansa ini, jikalau masyarakat akan mengurus administrasi kependudukan yang semula harus datang ke Kabupaten, namun sekarang cukup kedesa saja, admin desa yang meng-input, lalu kirim ke kami berupa Pdf, nanti kita proses dan kami tandatangani kemudian kita berikan kedesa berupa Pdf lagi, dan desa yang akan mencetak sehingga masyarakat cukup datang ke kantor desa saja,” lanjutnya.

Bupati Wonosobo memberikan apresiasi tinggi dan dukungan terhadap inovasi tersebut, karena menurutnya hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan ini sebagai wujud kehadiran Pemerintah di tengah masyarakat. “Ini luar biasa, inovasi seperti ini memang yang ditunggu oleh masyarakat, saat ini butuh cepat untuk dilayani, jadi masyarakat tidak harus datang ke capil, iya kalau rumahnya dekat di kota, kalau domisilinya jauh dari capil, dari biaya dan waktu kan tidak efisien, tidak efektif, saya tidak ingin mssyarakat antri, maka seiring hal itu pemerintah harus hadir negara harus hadir dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, bagaimana caranya yaitu dengan hadir ke masyarakat, salahsatunya seperti ini, dengan percepatan dengan melakukan sistem yang terintegrasi,” tegas Bupati.

Mas Afif mengunhkapkan, dengan adanya Pesta Dansa ini pelayanan yang selama ini memakan waktu lama, masyarakat harus mengantri, sekarang bisa dipercepat, dipermudah dan bisa diperpendek durasi waktunya. Sehingga dalam rangka meningkatkan dan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat terkait pengurusan administrasi kependudukan, bisa terwujud.

Namun Bupati minta kepada Disdukcapil agar segera melengkapi kekurangan sarana prasarana yang ada sebagai penunjang pelayanan yang bisa dilakukan di desa. “Kami minta kedepan agar segera melengkapi kekurangan pelayanan secara bertahap misal KTP atau kartu-kartu yang lain harus bisa di cetak di desa masing-masing, ini dalam rangka mempercepat proses pelayanan terhadap masyarakat, yah secara bertahap lah,” pinta Bupati.

Bupati minta program inovasi ini harus ada monitor dan evaluasi untuk melihat apakah ada kendala berarti yang ditemui saat berproses nantinya. “Proses program ini harus ada evaluasi, saya nitip pesen kepada para Camat untuk memonitor kesiapan desa masing, begitu di launching desa-desa harus dimonitor, kumpulkan semua masalah jika ada, syukur-syukur tidak ada masalah, namun jika ditemukan kendala bisa segera dilakukan langkah-langkah konkrit dan tindak lanjut yang diperlukan, sehingga ini menjadi bagian penting arti kehadiran negara kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Tiga Kursi Kosong JPT Terisi

Tiga kursi kosong Jabatan Tinggi Pratama pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bapepda dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo akhirnya terisi. Ketiga kursi tersebut diisi masing-masing, Kadiskominfo oleh Fahmi Hidayat yang sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Setda, Kepala Bapeda oleh DR Jaelan, sebelumnya Kepala Bagian Kesra Setda, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia oleh Yusuf Haryanto yang sebelumnya merupakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui rilis tertulis yang dibagikan seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas, yang digelar di Pendopo Kabupaten, Senin (3/1/2022), Kepala BKD Tri Antoro menyebut ketiga pejabat tinggi pratama tersebut merupakan hasil dari seleksi jabatan periode Desember 2021. “Dasar pengangkatan 3 pejabat pimpinan tinggi pratama adalah Berita Acara (BA) Panitia Seleksi Nomor 009/pansel.jptp/BA/XII/2021 tanggal 14 Desember, dan Rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-4704/KASN/12/2021 tanggal 22 Desember 2021,” jelas Tri Antoro.

Selain melantik ketiga pejabat tinggi pratama, dalam gelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang dihadiri jajaran pula Wakil Bupati Muhamad Albar, serta sejumlah pejabat dalam Forkompimda dan para pimpinan perangkat daerah tersebut, Tri juga menyebut Bupati Wonosobo melantik sebanyak 107 pejabat lain di jenjang administrator dan pengawas, meliputi eselon III A, III B, IV A dan IV B. “Sebanyak 5 PNS promosi dan 3 lainnya rotasi pada jenjang eselon III A, kemudian 6 PNS promosi dan 11 PNS rotasi di jenjang III B, lalu 36 PNS promosi dan 31 PNS rotasi pada jenjang eselon IV A, serta 14 PNS promosi dan 1 PNS Rotasi pada jenjang eselon IV B,” beber Tri. Pelantikan ke-110 pejabat baru, diakui Tri Antoro merupakan bagian dari penataan pegawai negeri sipil Pemkab Wonosobo serta upaya percepatan pengisian jabatan guna mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Hal tersebut selaras dengan arahan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat yang meminta agar para pejabat yang dilantik, pada kesempatan menjalankan tugas harus mampu melakukan konsolidasi secara cepat di lingkungan unit kerja masing-masing. “Pelantikan dan pengambilan sumpah janji untuk 110 pejabat baru ini saya harapkan untuk dapat menyegarkan birokrasi di lingkup Pemkab Wonosobo, serta meningkatkan kontribusi terhadap sektor pelayanan publik,” tutur Afif. Secara tegas, pria yang pernah dua periode menjadi Ketua DPRD itu, mengaku ingin para pejabat baru dapat menguatkan kinerja di masing-masing perangkat daerah tempatnya bertugas, serta mengoptimalkan upaya melayani masyarakat secara lebih baik lagi. “Amanah yang telah diemban di pundak masing-masing adalah amanah dari Negara, sehingga saya berharap setiap pejabat yang telah menjalani pelantikan pada hari ini, benar-benar menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan,” tandasnya.

Informasi ini juga dapat dilihat di :