Pemkab Wonosobo Teken MoU Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2022 Dengan KPP Pratama Temanggung Dan KPPN Banjarnegara

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan penandatanganan MoU Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2022 bersama KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo M.Kristijadi, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung Hidayat Siregar, serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara Sudarmaji. Teken tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPPKAD Kabupaten Wonosobo, selasa (9/8/2022) pagi.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah PMK Nomor 139/PMK.07/2019. Dituangkan dalam berita acara yang menerangkan tentang pelaksanaan rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat ke RKUN yang tetah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan dan/atau Pembayaran Langsung atas beban APBD sesuai Peraturan perundang-undangan.

Kepala BPPKAD M. Ktistijadi mengucapkan terimakasih kepada KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara yang telah membantu Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan psical yang sangat terbatas, . “Kami mengucapkan terimakasih kepada KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara karena sudah banyak membantu Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan psical kami yang sangat terbatas”.

Kristijadi mengungkapkan Transfer Pusat ditiga tahun terakhir grafiknya semakin turun, ditambah dengan adanya ketentuan-ketentuan pusat yang langsung memotong (Dana Alokasi Umum) DAU. “Jadi tiga tahun terakhir ini justru cenderung malah menurun bapak, mohon maaf, Transfer Pusat cenderung semakin menurun, DAU kita dari tahun 2020, 2021, 2022 ini grafiknya semakin turun, bahkan ditambah adanya ketentuan-ketentuan pusat yang langsung memotong DAU, misal operasional vaksinasi yang dilakukan TNI POLRI itu dibebankan kepada DAU Daerah”, ungkapnya.

Kristijadi menegaskan bahwa PAD Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 13 % dari APBD, sehingga sangat bergantung dengan Transfer Pusat. “PAD Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 13 % dari APBD, sehingga kami sangat bergantung dengan Transfer Pusat. Dan acara hari ini adalah salah satu syarat salur Dana Transfer Pusat yaitu Dana Bagi Hasil, dimana semakin besar angka yang kita setor dan kita laporkan tentunya semakin besar pula Dana Bagi Hasil Yang akan kita terima”, tegasnya.

Namun dengan melandainya kasus Covid-19, yang membuat berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat mendekati normal ia berharap ditahun 2023 nanti DAU-nya kembali naik. Walaupun secara Nasional mengalami kondisi pendapatan yang menurun. “Harapanya tahun depan bisa semakin naik, karena covid-19 sudah mulai turun, dan ditahun 2022 sudah hampir normal, walaupun belum normal 100 persen, yang mana kita masih dilevel 1, tetapi secara umum masyarakat sudah tau, dan aktifitasnya juga sudah seperti biasa normal, sehinggs harapanya, ditahun 2023 DAU-nya bisa naik, walau memang kalau kita melihat pusatpun mengalami kondisi yang tidak jauh beda, artinya pendapatan nasional juga menurun”, katanya.

Pada kesempatan itu Kepala Kantor KPP Pratama Temanggung Hidayat Siregar mengatakan, dua tahun belakangan kekuatan psical Nasional memang baru di uji akibat pandemi covid-19. Sehingga ekonomi, kesehatan dan sosial perlu dipulihkan, salahsatunya dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mana hal itu memakan biaya yang tinggi sehingga berimbas terhadap daerah. Namun dengan melandainya pandemi saat ini semua daerah mulai menggeliat dengan Otonomi Daerah-nya, dan mulai unjuk gigi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Yang mana daerah merupakan ujung tombak pemulihan ekonomi Nasional.

“PEN ini luarbiasa, dananya ratusan triliun sehingga imbasnya adalah ke daerah, namun dari hal itu kita lihat segi positifnya, yaitu saatnya daerah dengan otonomi daerahnya mulai unjuk gigi dengan bagaimana meningkatkan PADnya, karena daerah adalah ujung tombak Pemulihan Ekonomi Nasional”, ungkapnya.

Kepala Kantor KPPN Banjarnegara Sudarmaji mengungkapkan Pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonosobo dinilai lebih baik. Dalam arti tidak ada selisih. “Seperti yang disampaikan tadi dari antara Pemkab Wonosobo, KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara telah dinyatakan clear tanpa selisih, kami menilai Pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonosobo memang lebih baik”, ungkap Sudarmaji.

Pada kesempatan tersebut, selain penandatanganan BAR Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2022 , juga diberikan apresiasi kepada 5 SKPD yang kertas kerjanya benar semua pada saat dilakukan rekonsiliasi, dan 5 SKPD yang masih perlu beberapa perbaikan rekonsiliasi, diharapkan sebagai penyemangat, sehingga kedepan data kertas kerja semakin baik dan benar. Dan semua transaksi Pajak Pusat di laporkan sehingga akan menambah Dana Bagi Hasil dari Pusat ke Daerah.

SKPD yang mendapatkan apresiasi tersebut adalah, Dinkes, Dinsos PMD, Bagian Umum Setda, Disperkimhub, BPPKAD. Selain itu apresiasi juga diberikan kepada Kecamatan Wonosobo, Diskominfo, BAPPEDA, Kecamatan Sapuran, dan Kelurahan Wonosobo Barat.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *