Enam Kali Berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kembali Mendapat Opini WTP Dari BPK

Kabupaten Wonosobo kembali memperoleh penghargargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan bersama sebelas Kabupaten/Kota lainya se-Provinsi Jawa Tengah dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang bertempat di aula Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, senin (23/5) siang. Penyerahan simbolis diberikan kepada para Kepala Daerah dan Ketua DPRD masing-masing.

Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mampu mempertahankan prestasi tersebut, dengan mendapatkan penghargaan Opini WTP dari BPK enam kali berturut-turut, sejak 2017 lalu. Hal ini diperoleh karena kerja keras dan sinergitas dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyelesaikan laporan keuanganya.

Menurut Bupati Afif Nurhidayat hal ini merupakan sebuah prestasi. Raihan ini, merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, dan termasuk bagian terpenting dari kerja sistemtik jajaran Eksekutif dan Legislatif.  “Prestasi WTP yang sudah dicapai Pemkab Wonosobo merupakan hasil kerja keras jajaran Pemkab dan dari semua pihak, juga termasuk bagian terpenting dari kerja-kerja sistemtik seluruh Organisasi Perangkat Daerah,” katanya. Sembari berharap agar apa yang sudah dilakukan dengan tak kenal lelah dan waktu ini akan membawa manfaat.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag., menegaskan Inspektorat sebagai pengawas internal Pemerintah Daerah, sudah semestinya melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas penyelengara kegiatan pemerintahan di Pemkab Wonosobo secara lebih dini dan tegas. “Kami minta peran serta inspektorat dalam melakukan pengawasan secara tegas dan harus lebih dini,” tegasnya.

Atas nama Pemerintah, Bupati bersama Wakil Bupati Drs. Muhammad Albar, M.M.,  menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan cerdas serta disiplin dari jajaran OPD di lingkup Pemkab Wonosobo. “Peran serta yang diberikan kepada Pemerintah, sehingga menjadikan ASN dilingkup Pemkab Wonosobo, step by step, tahap demi tahap ada peningkatan performa lebih baik, tentunya ini merupakan hal penting dan utama bagi jajaran inspektorat yang selama ini terus melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan. Karena siapapun kita, teman-teman semua adalah ASN, yang tentunya harus tampil dengan performa yang terbaik sesuai jalur kedisplinan,” ungkapnya.

Bupati mengingatkan, dengan capaian prestasi tersebut menjadi sebuah peringatan yang harus dijadikan cambuk dorongan semangat kerja kedepan, sehingga nantinya mampu mencapai prestasi yang benar-benar bersih. “Capaian ini menjadi warning bagi kita sekalian, kita tidak boleh berbangga hati, tidak boleh merasa puas, namun justru dijadikan cambuk kedepan untuk kita semua, sehingga mendatang betul-betul mampu mencapai tahapan WTP yang benar-benar clean, dan bukan WTP dengan banyak catatan,” pesanya.

“Kita ingin capaian ini menjadi pilar penting untuk dievaluasi, pilar penting untuk kita lakukan peningkatan, jangan sampai terjebak di lubang yang sama, artinya kalau kedepan dilakukan uji petik lagi terhadap OPD terkait yang temuan sama seperti tahun ini, maka menandakan tidak perubahan, oleh sebab itu Inspektorat harus menyiapkan diri menjadi katalisator, fasilitator untuk menyampaikan kepada teman OPD, terkait dengan peringatan dini, kalau ada sesuatu, ada persoalan, inspektorat harus tau, sehingga jika telah dilakukan peringatan dini maka harapanya segera bisa dilakukan perbaikan, dilakukan perubahan terhadap hal-hal yang berpotensi kemungkinan adanya terjafi penyimpangan, dan dilakukan secara intensif,” pesanya.

Di sisi lain Bupati juga berharap BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan baik anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan kas daerah untuk mempertahankan Opini WTP serta melakukan langkah-langkah riil dan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah menjadi lebih akuntabel.

Lebih dari itu, Bupati juga beharap perlu dibangunnya sistem yang mampu mengintegrasikan rangkaian perencanaan, penyusunan anggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban, dengan begitu akan diminimalisir berbagai permasalahan yang berhubungan dengan tindakan penyelewengan, korupsi dan perilaku yang merugikan masyarakat serta negara.

Bupati secara tegas mengatakan tidak ingin ada ASN maupun OPD di lingkungan Pemkab Wonosobo yang tersangkut dengan masalah hukum, dimasa kepemimpinanya. Pihaknya akan secara maksimal membersamai dan akan selalu menjalin koordinasi dengan pihak terkait. “Saya tidak ingin satupun ASN, ataupun kelembagaan OPD di era kami, ada yg bermasalah dengan hukum. Kami Afif-Albar akan berusaha semaksimal mungkin dalam kerangka kapasitas kami untuk melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait yang senantiasa bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, peran serta inspektorat dalam mendampingi teman-teman OPD menjadi sangat penting”, pungkasnya.

 

Informasi ini juga dapat dilihat di :

Enam Kali Berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kembali Mendapat Opini WTP Dari BPK

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *