Tentang Bagian Pemerintahan

Kepala Bagian PemerintahanDrs. Tono Prihatono
Kepala Sub Bagian Administrasi PemerintahanRoy Dian Christianto, S.Sos.
Kepala Sub Bagian Administrasi KewilayahanSiti Maryamah, S.IP.
Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi DaerahM. Khusnul Kafi, S.STP., M.M.

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
  4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

  1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
  2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
  3. Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan;
  3. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, bencana daerah, statistik, dan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;
  4. melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan umum;
  5. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;
  6. melaksanakan pengoordinasian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
  7. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi pemerintahan.

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas :

  1. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
  2. melaksanakan koordinasi penegasan batas Daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
  3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dan perumahan dan kawasan permukiman;
  4. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
  5. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
  6. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
  7. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
  8. melaksanakan koordinasi kebijakan pertanahan; dan
  9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi kewilayahan.

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
  3. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil Bupati;
  4. menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati;
  5. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
  7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang otonomi daerah;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
  9. melaksanakan pengolahan data kerja sama Daerah dalam negeri;
  10. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama Daerah dalam negeri;
  11. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
  12. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  13. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah dalam negeri.

CONTACT

Instagram : @bagianpemer.wonosobo

Twitter : @bagian_pemer

Website : https://bagianpemerintahan.wonosobokab.go.id/

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *