Pentingnya Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Regulasi mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, baik perannya sebagai fondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, maupun dalam mengurai persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian disampaikan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, S.Ag, saat membuka Rakor Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022. Bertempat di Pendopo Bupati, Selasa (14/9).
Bupati juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari adanya regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. “Regulasi dimaksud terwujudnya dalam peraturan daerah maupun peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah,” jelas Afif.
Sampai saat ini pemerintah daerah telah menyusun peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. “Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, banyak regulasi di daerah yang belum terharmonisasi dengan peraturan peraturan terbaru atau bahkan belum dapat tersusun. Di sisi lain, pelaksanaan peraturan daerah yang telah disusun juga masih banyak terdapat kelemahan, baik dari sisi pemahaman terhadap substansi materi peraturan daerah maupun kelemahan dari substansi pengaturannya itu sendiri,” terang Bupati.


Mengingat arti arti pentingnya keberadaan peraturan, maka perlu adanya perencanaan penyusunan peraturan agar tercipta tertib adminstrasi, tertib substansi dan tertib pelaksanaan. “diharapkan bahwa perangkat daerah dapat lebih mengetahui akan kebutuhan peraturan peraturan dengan mengingat 3 hal penting, yang pertama peraturan yang akan disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah maupun peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah. Yang kedua peraturan yang akan disusun dalam rangka penyelarasan antara perda dengan peraturan diatasnya. Dan yang ketiga peraturan yang akan disusun dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD),” pungkas Bupati.
Rakor Penyusunan Propemperda tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Wonosobo ini diikuti sekitar 40 peserta dari pimpinan perangkat daerah Wonosobo dan dihadiri pula oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Sekda Wonosobo.


Pada kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A.Yuspahruddin, Bc.IP, S.H, M.H, menyampaikan bahwa Program Pembentukan Perda (Propemperda) tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. “Sebuah Propemperda mempunyai arti yang sangat penting bagi pembentukan produk hukum daerah khususnya dan bagi pembangunan daerah umumnya,” jelas Yuspahruddin.
Sebagai instrumen perencanaan, Propemperda memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan hukum di daerah agar berjalan selaras dengan sistem hukum nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah daerah.
“Keberadaan Propemperda dapat membantu meminimalisir munculnya persoalan tumpang tindih, inkonsisten dan saling bertentangan, antara peraturan daerah yang satu dan lainnya, antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan di atasnya dan menciptakan efisiensi dalam pembentukan peraturan daerah,” pungkas Yuspahruddin.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *