Hari Santri 2019, Bupati Wonosobo Sebut Pesantren Laboratorium Perdamaian

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo menjadi Pembina Upacara pada peringatan Hari Santri 2019, Selasa (22/10/2019). Peringatan Hari Santri tahun 2019 yang berlangsung di alun-alun Wonosobo tersebut diikuti ratusan peserta. Bertindak sebagai Perwira upacara, Kepala Kemenag Wonosobo, M. Thobiq.

Hadir dalam acara peringatan tersebut jajaran Forkopimda Wonosobo, Kepala Kantor Kemenag, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua Ormas Keagamaan, MUI, para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ratusan peserta upacara.

Dalam sambutannya Bupati Wonosobo, Eko Purnomo membacakan pidato tertulis Menteri Agama RI yang ditulis oleh Sekjen Kementerian, M Nur Kholis Setiawan.

Sambari mengatakan penetapan Hari Santri merujuk pada tercetusnya Resolusi Jihad.

“Fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 Nopember 1945 yang kita diperingati sebagai Hari Pahlawan,” ungkapnya.

Beberapa tema Hari Santri sejak tahun 2016 yaitu dari Pesantren untuk Indonesia. Tahun 2017, Wajah Pesantren Wajah Indonesia, tahun 2018 bersama Santri Damailah Negeri. Selanjutnya pada Hari Santri tahun 2019 kali ini mengusung tema, Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia.

“Kami menganggap Pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam rahmatan lil’alamin, Islam ramah dan moderat dalam beragama,” jelasnya.

Menurutnya, sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan cara seperti inilah, keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia.

“Selain itu, Kita patut bersyukur pada Hari Santri Tahun 2019 kali ini, telah lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pengabdian masyarakat. Dengan Undang-Undang ini, negara hadir untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya. Selain itu, pesantren memiliki hak yang sama dengan tamatan lembaga lainnya,” pungkasnya.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *