698 ASN Terima SK Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2019

698 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menerima SK Kenaikan Pangkat periode 1 April 2019. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Kamis (28/3), saat apel pagi di Halaman Pendopo Bupati.

Menurut Plt. Kepala Badan Kepegawain Daerah, Samsul Ma’arif, periode 1 April 2019, Pemkab mengusulkan kenaikan pangkat ASN sejumlah 1.031, dengan rincian Golongan I, II, dan III sebanyak 873 ASN, Golongan IV/a-IV/b sebanyak 157 ASN serta Golongan IV/c 1 orang. Akan tetapi jumlah yang sudah diterbitkan SK nya sebanyak 698, dengan rincian Golongan IV sejumlah 148 orang, Golongan III sejumlah 340 orang, Golongan II sejumlah 169 orang dan Golongan I sejumlah 41 orang. Adapun sisanya sejumlah 323 berkas usul kenaikan pangkat, masih dalam proses di Kantor Regional I BKN Yogyakarta untuk golongan I, II dan III, sedangkan Golongan IV/C sejumlah 1 usul kenaikan pangkat masih di BKN Jakarta, dan golongan IV/A-IV/B sejumlah 9 usul kenaikan pangkat masih dalam proses  di BKD Provinsi Jawa Tengah.

Dengan diserahkannya SK kenaikan pangkat ini, Pj.Sekda, M.Zuhri, berharap dapat menjadi motivasi kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, agar bekerja sebaik-baiknya, dan tetap membudayakan disiplin aparatur sebagai hal paling mendasar dan harus terus ditingkatkan, apabila dikaitkan dengan capaian target kinerja, sehingga nantinya bisa mewujudkan aparatur yang jujur dan bertanggungjawab serta berintegritas. Selain mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, agar terwujud pelayanan publik yang transparan dan akuntabel menuju terwujudnya Good Governance.

Kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara sendiri merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian Aparatur Sipil Negara serta dedikasinya terhadap negara. Di satu sisi, kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara akan memberikan konsekuensi logis terhadap kepegawaian, kesejahteraan, maupun karir yang bersangkutan.

Sistem regulasi kenaikan pangkat juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana pada pasal 46 menyebutkan, bahwa pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan, berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian, sehingga kenaikan pangkat akan melekat pada setiap individu, dan melekat dengan jabatan masing-masing ASN.

Sementara, dalam rangka mengoptimalkan kemampuan dan kinerja, ASN diharapkan agar mematuhi dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, tiap ASN harus membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di awal tahun, yang diwujudkan dengan E-Kinerja yang dibuat setiap hari, sebagai tolok ukur kinerja ASN. Disiplin ASN juga merupakan bagian dari tanggung jawab ASN, termasuk untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, M.Zuhri menyampaikan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pesta Demokrasi tahun 2019, ASN yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa, dituntut untuk tidak diskriminatif, dan tidak terpengaruh oleh semua golongan dan partai politik dalam melaksanakan tugas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena netralitas ASN pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden, Legislatif dan anggota DPD, wajib dilaksanakan oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, agar Pileg dan Pilpres bermartabat, damai dan kondusif.

Hal tersebut menurut M.Zuhri, selaras dengan pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah netralitas. Dengan menjaga netralitas pada Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019, maka Aparatur Sipil Negara telah menjalankan salah satu fungsinya, yakni sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk itu, Pj Sekda menekankan, bagi ASN yang mencalonkan diri sebagai calon Legislatif atau DPD, wajib mengundurkan diri dari status ASN, dan atas pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali. Berikutnya, bagi ASN yang telah mendapatkan ijin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pelaksana penyelenggara Pemilu, agar melaksanakan tugasnya dengan baik, dan bagi ASN yang memiliki hak pilih, wajib menggunakan hak pilihnya dan tidak memilih golput.

Selain itu, ASN diminta tidak bertindak sebagai pelaksana kampanye, sedangkan sebagai peserta kampanye, ASN dilarang menggunakan atribut partai atau atribut ASN, dan dilarang menggunakan fasilitas Negara. Serta, ASN dilarang menjadi anggota parpol, dan dilarang untuk mendukung salah satu partai atau calon peserta pemilu.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *