Sistem OSS Mudahkan Pelayanan Perizinan

WONOSOBO. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan layanan perizinan. Karena hal tersebut merupakan terobosan yang sangat baik, dimana kerap ditemui kenyataan di lapangan, bahwa  pelayanan perizinan berlangsung sulit dan rumit. Dengan adanya OSS ini diharapkan, pelayanan perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, murah dan memberikan kepastian.

Terkait dengan hal tersebut, Bupati Eko Purnomo mengatakan mau tidak mau Pemerintah Daerah, wajib untuk segera memulai proses perizinan berusaha tersebut. Meski banyak hambatan dan keterbatasan, harus tetap memulainya dengan niat dan tekad untuk menerapkan sistem ini. Sejalan dengan itu maka, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi antar sektor baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun seluruh stakeholders untuk meningkatkan investasi di daerah.

Eko berharap dengan sosialisasi yang di lakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terrpadu Satu Pinrtu (DPMPTSP), dapat melahirkan komitmen, serta memberikan pemahaman dan pengertian kepada seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dan seluruh masyarakat untuk mendukung pemberlakuan PP nomor 24 Tahun 2018 sebagai pintu masuk era baru, cara pelayanan publik bagi pelaku usaha melalui OSS, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Sekaligus, akan menjadi suplemen dan semangat bagi para pelaku usaha untuk ikut berkiprah dalam pembangunan. Kepada Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Wonosobo yang telah dibentuk beberapa waktu lalu, diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha.

Menurut Dra Anung Suprihati, M.Si., nara sumber dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saat mengisi sosialisasi di Ruang Mangoenkoesoemo Kamis (4/10) mengatakan Cakupan Pengaturan PP Nomor 24 Tahun 2018, meliputi enam poin, yaitu Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Reformasi Perizinan Berusaha Sektor., Sistem OSS., Lembaga OSS, Pendanaan OSS, Insentif Atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui OSS, Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Perizinan Berusaha Melalui OSS, Sanksi. Sementara itu Pengelompokan Jenis Perizinan Berusaha hanya menjadi 2, yakni Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Seluruh perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, dikelompokan sebagai Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *